REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Salah satu poin misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Moh. Danny Pomanto dan Azhar Arsyad (DIA) yaitu meningkatkan gerakan dekarbonisasi dan oksigenisasi. Misi ini dinilai akan menjawab pemenuhan ekonomi perempuan. Utamanya, di tengah perubahan iklim.
Danny Pomanto mengatakan, dalam progam dekarbonisasi dan oksigenisasi akan memberikan pemberdayaan perempuan berbasis low karbon melalui lorong-lorong wisata (sebelumnya lorong garden) yang sebelumnya diterapkan di Kota Makassar saat menjabat sebagai Wali Kota Makassar.
“Pemerintah kota lewat lorong-lorong wisata 90 persen adalah kaum perempuan, mereka membuat food securty, circular ekonomi, kegiatan ekonomi kerakyatan, dan IT, semua di lorong. Kenapa di lorong?, karena mereka dekat dengan sumber. Menanam cabai atau lombok, memelihara lobster air tawar, sehingga bisa dapat uang dari situ. Akhirnya ekonomi bisa meningkat,” jelasnya, saat mengikuti Debat Pertama Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan, di Hotel Claro Makassar, Senin, 28 Oktober 2024 lalu.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Artinya perempuan menjadi fokus dimana dengan dia bekerja dekat rumah, maka itulah sesungguhnya perempuan dan low karbon. Di rumah dia jaga anaknya, dia dapat uang di lorong. Ini lah sesungguhnya pemberdayaan perempuan berbasis low karbon,” tegas Danny.
Kebijakan yang dianggap memberikan solusi bagi kerentanan ekonomi perempuan di tengah perubahan ikim ini ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SP-AM) dan Aksi! untuk Keadilan Gender, Sosial dan Ekologi menemukan bahwa program lorong garden di Kota Makassar belum sepenuhnya melibatkan dan memberdayakan perempuan. Seperti, tidak tersedia sarana pendukung seperti air bersih untuk merawat tanaman di lorong, kemudian tanaman sayuran dan tanaman obat keluarga tidak sehat, sebab terpapar polusi dari kendaraan bermotor dan meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK).
”Dari hasil penelitian kami program lorong garden ini justru menghadirkan persoalan yang baru. Dimana ternyata perempuan hanya dijadikan sebagai target program, karena mereka yang menyediakan pot, bibit secara berkelanjutan sebab hanya sekali mereka dibantu bibit,” kata Musdalifah, Pengurus SP-AM pada Pelatihan Cek Fakta: Bicara Pilgub Sulsel, Apakah Visi Misi Cagub Sudah Berpihak Kepada Kelompok Marginal, yang di selanggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, pada Senin, 18 November 2024.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
”Setelah itu mereka secara mandiri dan bergotong royong untuk mengembangkan program ini. Lorong garden yang dianggap sebagai upaya adaptasi jika dilihat dalam aspek ekonomi justru menambah beban perempuan,” katanya lagi.
Tak hanya itu, rekam jejak Danny Pomanto saat memimpin Kota Makassar juga tidak memberikan kontribusi nyata bagi keberadaan perempuan dalam hal kemandirian ekonomi. Salah satu bukti nyata yakni ia (Danny Pomanto) membuat Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung pembangunan Central Point of Indonesia (CPI). Akibat pembangunannya merampas mata pencarian nelayan perempuan.
Bahkan di masa kepemimpinan Danny Pomanto juga sangat massif membangun proyek-proyek infrastruktur, termasuk Pelabuhan Makassar New Port (MNP), yang meskipun secara kewenangan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir adalah pemerintah provinsi, tetapi pemerintah kota dianggap memiliki peran dalam hal pemberian rekomendasi.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
”Kami merinci ada sekitar 130 an nelayan perempuan yang terkena dampak dari pembangunan MNP. Mereka kehilangan wilayah tangkapnya, sehingga ketimpangan ekonomi perempuan makin besar disana,” ujarnya.
Bagaimana Dengan Andalan Hati ?
Di pelaksanaan debat perdana Pilkada Sulsel sangat sedikit membahas tentang kebijakan yang akan memberikan dampak nyata bagi perempuan. Calon pasangan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulawesi, Fatmawati Rusdi hanya memberikan solusi saat terpilih nanti dengan mendorong peran ekonomi perempuan melalui peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Solusi ini bahkan dianggap sebagai upaya dalam menjawab tantangan di tengah situasi perubahan iklim melalui visinya Sulsel Maju dan Berkarakter.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Saya keliling 24 kabupaten dan kota dan bertemu dengan perempuan-perempuan yang memberikan aspirasinya, dan meminta harapan kepada saya bahwa mereka ingin diberdayakan,” kata Fatma.
Masuknya sebagai kelompok rentan menurut Fatma, diperlukan penguatan ekonomi terhadap perempuan dengan berbasis UMKM. Dimana, implementasinya tidak hanya memberikan bantuan stimulan kepada mereka (perempuan) tetapi melalui pendampingan berkelanjutan.
“Mulai dari bagaimana merintis usahanya, lalu kemudian bagaimana pemasaran digitalisasi untuk perempuan,” katanya.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Dari potret SP-AM Makassar, Musdalifah menilai, di era Andi Sudirman Sulaiman menjabat, baik sebagai Wakil Gubernur Sulsel saat bersama Nurdin Abdullah, maupun ketika menjadi Pj Gubernur Sulsel telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda) RZWP3K yang di sahkan pada 2019 lalu. Perda tersebut saat dilihat lebih detail tujuannya untuk bagi-bagi wilayah laut.
“Disana di atur adanya kawasan industri, jasa, dan kawasan transportasi dan itu semua dibangun di wilayah kelola perempuan nelayan. Termasuk, di zaman Andi Sudriman Sulaiman ini digagas pemekaran untuk reklamasi Pulau Lae-lae yang turut memberikan dampak ketimpangan ekonomi baru bagi perempuan,” tegas Ifha.
Ifha pun menilai, melalui kajian yang dilakukan SP-AM tentang visi misi kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tidak membahas terkait situasi yang dihadapi perempuan pesisir di semua sektor.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
”Hampir tidak ada pembahasan tentang perempuan baik yang tereksplisit maupun yang disampaikan saat debat. Sehingga memang untuk isu perempuan dan kelompok rentan lainnya pada masa Pilkada Sulsel 2024 sangat minim,” katanya.
Pada Konferensi Pers Seruan Organisasi Perempuan Sulsel untuk Pilkada 2024 yang dilaksanakan Senin, 04 November 2024 lalu, Zainab, seorang perempuan nelayan di pesisir Makassar, menyampaikan kekhawatiran atas dampak pembangunan MNP terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir.
Selama ini, dia dan warga lainnya telah berjuang menyuarakan hal tersebut tetapi tidak mendapatkan respon oleh pemerintah. Berbagai upaya telah ia tempuh bersama perempuan pesisir dan nelayan tradisional lainnya demi dmencari keadilan atas ruang hidup mereka di pesisir. Mulai dari bertemu dengan pihak PT Pelindo IV, berdialog dengan Pemerintah Provinsi Sulsel (di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman), Pemerintah Kota Makassar (di masa kepempinan Danny Pomanto), Komisi E, Komisi B, Komisi C, hingga Sekretaris DPRD Sulsel dalam berbagai ruang dialog. Hanya saja tidak menemukan penyelesaian sesuai harapan.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Kami berharap calon pemimpin di Sulsel kedepannya bisa melihat persoalan kami di pesisir. Kami menganggap ini ketidakadilan,” kata Zainab.
Dia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir membuat mereka semakin sulit menjalani profesi sebagai nelayan. Selama ini, tidak ada dialog dari pemerintah setempat mengenai solusi yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Harapan kami di Pilgub Sulsel ini, mudah-mudahan mereka mendengar, memikirkan dan mengeksekusi persolan ini. Kami ingin mendapatkan keadilan,” kata Zainab.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
Di tempat yang sama, seorang petani dari Kabupaten Takalar Hasriani mengungkapkan, kesulitan yang mereka hadapi terkait perampasan lahan. Hal ini tentu mengancam keberlanjutan pangan di daerah tersebut.
“Kami sebagai petani ingin agar kesinambungan pangan Indonesia supaya lebih terarah kembali,” katanya.
Hasriani menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, petani kerap menghadapi sengketa lahan yang melibatkan konglomerat dan pihak-pihak berpengaruh. Mereka merampas tanah rakyat dan sering kali melalui praktik intimidasi.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Yang berperan di sini adalah konglomerat semua, oligarki. Kami ingin calon pemimpin di Pilkada supaya bisa mendorong mengembalikan tanah rakyat. Harapan kami, tidak ada lagi intimidasi,” kata Hasriani.
