REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAMUJU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar meminta proses assessment yang di lakukan oleh Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dibuka ke Publik.
Selain meminta disampaikan ke publik, Pj Gubernur Sulbar juga menyampaikan ke Pihak Dewan Hasil Assessment Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar.
Desakan ini disampaikan langsung Sekertaris Fraksi Nasdem DPRD Sulbar Muh Hatta Kainang, Kamis 11 Agustus 2022.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Menurut, permintaan ini disampaikan agar nantinya bisa dijadikan bahan pengawasan dan perbandingan, sehingga dalam proses penempatan jabatan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi kami di DPRD.
“Kami sadar, tidak ada kewenangan dari DPRD dalam penentuan Jabatan. Namun titik kritisnya adalah hasilnya bisa diakses secara terbuka sehingga DPRD dan publik punya standar nilai atas hasil assessment tersebut,” jelasnya.
Hatta menambahkan, hasil assessment Pejabat ini bukanlah hal yang rahasia dan kami juga DPRD perlu tahu karna proses assessment yang dilakukan menggunakan anggaran APBD.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
“Reformasi birokrasi dimulai dari ASN yang kompeten dan adanya manajement terbuka. publik sulbar sangat kritis sehingga perlu ada open hasil yang diassement, pun berharap nilai dan hasil dapat diakses sehingga tercipta keadilan bagi yang kompeten sehingga ini menjadi motifasi kedepan bagi para ASN disulbar sehingga faktor kedekatan bukanlah hal yang utama untuk menduduki jabatan namun kompetensi adalah syarat utama,”Tutup Hatta Kainang.(*)
