REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Webinar Kepemudaan bertajuk “Refeleksi Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19”, Rabu (29/09/2021).
Hadir pula beberapa pengurus Organisasi Kemahasiswaan lainnya sebagai opening speech, diantaranya, Ketua PKC PMII Sultra Adryan Nur Alam, Ketua Badko HMI Sultra Candra Arga, aktivis dari Pengurus Pusat PMKRI Charlianus Poasa dan Ketua GMNI Sultra Musrivin.
Diskusi yang diselenggarakan secara online itu juga menghadirkan penulis buku ‘Bergerak Dalam Arus Wacana’, Falihin Barakati.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Dalam pemaparannya, ia merefleksikan efektifitas kebijakan pemerintah dalam dua aspek yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi.
“Pemerintah dalam aspek kesehatan selalu melakukan perubahan-perubahan kebijakan dalam memutus matarantai penyebaran Covid-19. Semua disesuaikan dengan perkembangan situasi pandemi,” ungkapnya.
“Sementara dalam aspek ekonomi ada yang namanya program Pemulihan Ekonomi Nasional. Di dalamnya ada program perlindungan sosial, misalnya bantuan sosial tunai, bantuan UMKM dan lain sebagainya,” sambungnya.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Berdasarkan data yang dikeluarkan pemerintah, lanjut Falihin, kebijakan yang dikeluarkan cukup efektif dalam menangani pandemi. Namun beberapa hal yang perlu dibenahi juga harus kita soroti.
“Dari data penyebaran Covid, hingga data kondisi ekonomi, cukup efektif. Dunia juga mengakui itu. Ini bisa menjadi hipotesa awal kita bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 cukup efektif,” jelasnya.
Namun, kata Falihin, sebagai aktivis yang menjadi mitra kritis pemerintah, banyak hal yang bisa menjadi catatan kritis untuk disoroti. Menurutnya, dengan hadirnya Covid-19 di Indonesia telah membuka suatu realitas jika ada sistem kesehatan Negara Indonesia yang perlu dibenahi.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Iya, salah satunya adalah berbagai alat kesehatan yang ada di Indonesia sekitar 94% itu berasal dari negara lain. Ini menjadi salah satu indikator bahwa sistem kesehatan negara kita ini lemah. Lalu soal ketimpangan vaksinasi yang masih vokus di wilayah Jawa-Bali, sementara di timur Indonesia masih minim,” pungkasnya.
“Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi ini demi kebaikan sistem kesehatan Nasional kita. Dan juga mendorong mewujudkan herd immunity dengan pemerataan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia,” tutup Falihin. (*)
