REPUBLIKNEWS.CO.ID, BONE — Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone, Sudry, menyoroti kantor Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkab Bone yang telah dibangun tapi tidak difungsikan.
Menurut Sudry, Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkab Bone itu yang selalu diposkan anggaran untuk modal usaha, dinilai tidak nampak ada kinerjanya.
Bahkan kata dia, kantor Perusahan Daerah yang berada di Jalan Soekawati, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone itu selalu tertutup dan tidak ada aktivitas perkantoran.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
“Padahal Tahun 2018 lalu berbagai konsep telah dirancang oleh direkturnya, salah satunya adalah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mensejahterahkan rakyat, namun ternyata tidak ada realisasinya,” kata Sudry, Jum’at (10/05/2019).
Lanjut, aktivis muda itu mengungkapkan bahwa, mengingatkan isi gagasan dari program kerjasama antara Perusahaan Daerah Bone dengan BUMDes pada tahun 2018 lalu mempunyai gagasan yang cemerlang namun hal itu tidak dibuktikan.
“Program kerjasama ini merupakan salah satu gagasan cemerlang sebagai daya tarik bagi investor. Seperti contoh, rumput laut bisa diekspor dan beberapa potensi andalan desa, tapi apa.?” ungkapnya.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Bone butuh eksekusi bukan konsep, konsep dan konsep, kalau seperti ini semua bisa, bila tak sanggup ya sudah bekukan saja, daripada tidak ada manfaatnya hanya habiskan anggaran daerah saja, ini lebih mending mampu hemat anggaran dan dapat digunakan untuk sektor yang lain,” tambahnya.
Sudri berharap, semoga kedepan pemerintah daerah memperhatikan Perusda ini agar kemudian mampu berkembang dan berkonstribusi untuk peningkatan ekonomi Bone.
“Semoga kedepan Pemerintah Daerah, Memperhatikan prusda ini agar kemudian mampu berkembang dan berkonstribusi untuk peningkatan ekonomi bone lebih baik,” kuncinya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Hingga berita ini diturunkan pihak Pengelolah Perusahan Daerah Bone, belum berhasil dikonfirnasi terkait penilaian tidak nampak ada kinerjanya itu.
(Sahilatua)
