REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI – Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas MIPA UHO, Muhammad Akbar Ali Sangkala berharap Pemerintah pusat menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang ada di Desa Wadas yang menolak pembangunan tambang yang merugikan masyarakat sekitar.
“Aspirasi masyarakat Wadas harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat karena kawasan daerah wadas salah satu titik rawan longsor berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, Kecamatan Bener,” ungkap Muhammad Akbar Ali Sangkala, Minggu (13/02/2022).
Selain itu, lanjut Akbar, keberadaan ekonomi yang dialami masyarakat di sekitar daerah tersebut
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Dengan adanya pembangunan bendungan yang membutuhkan seluruh batu Andesit akan rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian dan lebih lanjut warga kehilangan mata pencaharian,” ucap Muhammad Akbar Ali Sangkala Ketua PMII Rayon FMIPA UHO
Ia juga berharap kepada pihak kepolisian untuk melindungi masyarakat yang sedang menyatakan aspirasi.
“Pihak keamana masyarakat (Polisi) sebagai pelindung masyarakat tidak boleh melakukan kekerasa fisik terhadap masyarakat yang melakukan Aspirasi penolakan ini. Tetera dalam peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum sudah terlihat jelas,” pungkasnya. (*)
