0%
logo header
Jumat, 14 Juli 2023 20:22

PPDB Bermasalah, Pimpinan DPRD Sulsel Soroti Kinerja Disdik

Rizal
Editor : Rizal
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif. (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Proses penerimaan siswa SMA/SMK melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak.

Tak sedikit orang tua siswa yang mengeluh, karena pendaftaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 ini menimbulkan sejumlah masalah.

Pada proses PPDB, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membuka 5 jalur untuk kategori SMA, diantaranya domisili, afirmasi, akademik, prestasi dan jalur khusus. Sementara kategori SMK hanya 4 jalur, tanpa ada jalur khusus.

Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif merasa berang melihat sistem pelaksanaan PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai tidak profesional. Dirinya mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang bukan hanya di Kota Makassar, namun hampir di berbagai daerah di Sulsel.

“Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan PPDB tidak profesional. Sehingga semakin amburadul sistem penerimaan peserta didik baru di Sulawesi Selatan, karena saya sendiri banyak menerima masyarakat yang komplain,” katanya.

Syahar menyampaikan, beberapa persoalan yang diterimanya dari orang tua siswa. Diantaranya adalah bahwa yang seharusnya masuk zonasi, malah tidak diterima. Dan yang harusnya masuk jalur prestasi, tidak masuk, karena menurutnya yang menangani harus dilakukan perbaikan.

Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi

“Salah satu penyebabnya karena sering terjadi perubahan komposisi di Dinas Pendidikan Sulsel sehingga mempengaruhi. Padahal seharusnya setiap tahun kita sudah semakin bagus penerimaan PPDB-nya karena penganggaran juga sudah cukup besar,” tambah Syahar.

Menurut politisi Nasdem ini, dibanding pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, justru tahun 2023 yang paling tidak tertata rapi. Makanya menimbulkan keresahan bagi para orang tua siswa di Sulawesi Selatan dan banyak muncul seperti rasa ketidakpercayaan kepada penyelenggara.

“Ada salah satu contoh di media sosial yang menggelitik karena orang tua siswa mengukur secara manual dari rumahnya ke sekolah untuk mengukur jalur zonasi. Dan ini menjadi salah satu bukti jika penerimaan siswa baru tahun 2023 semakin amburadul,” tutupnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646