REPUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU UTARA — PDRB Kabupaten Luwu Utara disumbang oleh sektor pertanian sebesar 47,02%. Dari 47,02% tersebut, 22% disumbang sektor perkebunan termasuk kakao.
Hal itu disampaikan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, saat memberikan sambutan usai meresmikan Pos Penyuluhan Desa yang berlokasi di Desa Bakka Kecamatan Sabbang, Senin (03/01/2022) kemarin.
“Salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi adalah dari sektor pertanian, termasuk didalamnya sektor perkebunan kakao. Untuk itu saya minta dukungan kita semua agar terus melakukan budidaya kakao,” kata Indah.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Bukan tanpa alasan, dengan luas areal tanaman perkebunan coklat 40.814 hektare dan produksi mencapai 30.856,05 ton di tahun 2020, Luwu Utara merupakan salah satu sentra kakao di Indonesia didukung dengan luas daerah yang mencapai 7.502,58 km persegi.
Bahkan, dikutip dari Kompas.com, Buku berjudul Outlook Kakao 2020 yang diterbitkan Kementerian Pertanian (Kementan) memuat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia. Provinsi ini memberikan kontribusi paling tinggi yaitu 18,76 persen.
Urutan kedua dan ketiga adalah Provinsi Sulawesi Selatan (17,05 persen) serta Provinsi Sulawesi Tenggara (16,33 persen). Provinsi lain memberikan kontribusi kurang dari 10 persen dengan total kontribusi sebesar 47,86 persen.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Khusus Produksi kakao di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 91,24 persen tersebar di 10 kabupaten. Kontribusi 10 kabupaten tersebut terbesar di atas 10 persen berasal dari 2 Kabupaten yaitu Luwu Utara (21,13 persen) dan Luwu (19,72 persen).
“Tantangan ke depan tidak hanya dalam hal produksi tapi juga kompleksitas pemasaran, memenuhi permintaan pasar global serta pelibatan petani ke dalam rantai nilai berkelanjutan dan kemitraan bisnis. Untuk dapat mewujudkan kakao lestari tentu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tidak hanya pada pemerintah, tapi juga tingkat petani, industri, universitas, maupun lembaga swadaya masyarakat,” terang bupati yang karib disapa IDP ini.
Untuk itu, terkait hadirnya Pos Penyuluhan Desa, lanjut Indah, dapat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya yang terlibat dalam industri pertanian. Ukuran keberhasilan program READSI tidak terbatas pada pembangunan fisik, tapi harus terukur dan jelas dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota kelompok tani yang didampingi.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Untuk itu manfaatkan dengan baik pos penyuluhan desa ini untuk bersinergi dan berkolaborasi, sebab sebagian besar warga Bakka bergerak di sektor pertanian termasuk sektor perkebunan kakao,” pinta bupati perempuan pertama di Sulsel ini yang hadir bersama Kepala Bappelitbangda Alauddin Sukri dan Plt. Kadis PUTRKP2 Rusydi Rasyid.
Dari laporan Kepala Desa Bakka, Jidil, pembangunan pos penyuluhan desa tersebut dikerjakan secara swakelola oleh 7 kelompok tani. “Swakelola 7 kelompok tani menggunakan APBD melalui program READSI. Pos ini menjadi sarana prasarana tempat kelompok tani dan masyarakat bermusyawarah terkait program pertanian. Karena kelompok tani berperan aktif, pos ini selesai dalam kurun waktu tidak sampai dua bulan. Semoga bermanfaat, seperti harapan ibu bupati,” jelas Jidil.
