REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — “Pew Research Center” sejak tahun 2015 dan tahun 2000 menempatkan Indonesia sebagai negara religius karena mayoritas penduduknya menjawab agama sangatlah penting. Survei itu juga mengaitkan kemajuan suatu Negara dengan sikap keagamaan masyarakatnya. Hasilnya, penduduk Negara berkembang cenderung menganggap penting agama dalam kehidupan. Sebaliknya, masyarakat di negara-negara maju cenderung mengabaikan agama.
“Tingkat religiusitas Negara berbanding terbalik dengan kemajuan ekonomi dan tingkat kebahagiaan penduduk. Survei tersebut mengkorfimasi riset “Islamicity Indices” yang memilih 10 Negara paling islami, antara lain Selandia Baru, Netherland, Swedia, Irlandia, Switzerland, Denmark, Kanada, dan Australia. Sebaliknya, skor negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam cenderung rendah, seperti Indonesia,” kata Prof.Dr. Musdah Mulia, M.A., ketika berbicara pada acara “Sutan Takdir Alisyahbana Memorial Lecture” di Akademi Jakarta, Kamis (21/10/2021) sore.
Muslimah Reformis tersebut mengatakan, sungguh ironis! Mestinya, negara dengan penduduk religius bisa lebih maju karena masyarakatnya diselimuti nilai-nilai spiritual sehingga potensial memiliki integritas moral. Kondisi itu akan menginspirasi mereka melakukan kerja-kerja kebudayaan, membangun peradaban yang lebih maju. Namun, gambaran tersebut tidak sesuai dengan realitas sosial dalam masyarakat. Indonesia misalnya, memperlihatkan sebuah paradoks yang luar biasa. Paradoks antara kehebohan beragama dan kebangkrutan moralitas. Rumah-rumah ibadah penuh di mana-mana, apalagi ketika perayaan hari-hari besar agama.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
“Akan tetapi, kesemarakan atau kehebohan beragama itu tidak menjamin tumbuhnya kualitas spiritual dan integritas moral masyarakat. Lihat saja, berita-berita utama yang berseliweran di media, baik cetak maupun online, tak pernah sepi dari kasus-kasus pelanggaran hukum dan kriminal: penipuan, penjambretan, pencurian, pembunuhan, kekerasan terhadap perempuan, KDRT, korupsi dengan segala kejahatan lain yang mengikutinya, prilaku aparat yang begitu represif dan otoritarian diikuti sikap-sikap anarkis masyarakat yang sudah bosan menunggu keadilan,” kata Musdah Mulia.
Menurut Guru Besar UIN Jakarta tersebut, beragam bentuk kekerasan berbasis agama dipertontonkan secara vulgar di berbagai tempat, umumnya terjadi bersamaan dengan event-event politik. Belum lagi termasuk pemberitaan yang jarang muncul akibat media sering juga mengalami rabun jauh, seperti tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemerintah, pencemaran dan eksploitasi lingkungan oleh korporasi raksasa atas izin pemerintah.
Selain itu, kata Musdah Mulia, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia sudah berada di titik nadir. Bayangkan kekayaan empat orang terkaya (konglomerat) di Indonesia setara dengan gabungan 100 juta orang termiskin. Betapa masifnya perampasan tanah, penggusuran dan lainnya sebagai akibat ideologi fundamentalisme pasar bebas (neoliberalisme).
