REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, Darwisman mengatakan, Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (PHINISI) dinilai mampu mendorong produktivitas pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut diungkapkan saat hadir dalam Rapat Koordinasi Bank Indonesia Sulsel bersama pemerintah daerah Se-Sulawesi Selatan, hingga unsur stakeholder lainnya, di Ruang Baruga Phinisi, Kantor BI Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Darwisman menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor perikanan dan peternakan melalui klasterisasi, serta menghapus praktik rentenir lewat program PHINISI.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi upaya sinergi antar lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” ujarnya, dalam kesempatan tersebut, kemarin.
Berdasarkan data OJK Sulselbar hingga triwulan II 2024 progam PHINISI tersebut telah berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp24,55 tirliun atau 107,82 persen dari target Rp22,77triliun. Total KUR yang disalurkan dari program tersebut pun telah menyasar 762.548 debitur atau 106,98 persen dari target sekitar 712.823 debitur.
Dalam progam ini melibatkan bank-bank plat merah dengan menawarkan sejumlah program KUR yang memudahkan pelaku UMKM di Sulawesi Selatan. Pertama, BRI yang menawarkan program Kredit Cepat (KeCe) dengan proses yang cepat, serta KUR Super Mikro dengan biaya rendah, serta proses cepat.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Kedua, Bank Mandiri yang menyiapkan Progam KUR dengan biaya rendah, serta proses cepat. Ketiga, Bank Sulselbar melalui Program KUR Pola Kemitraan dengan biaya rendah, serta Program Pembiayaan Usaha Rakyat (Pusaka) dengan biaya rendah. Selanjutnya, keempat BNI melalui system Kemitraan Bina Lingkungan dan KUR dengan biaya rendah. Kelima, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menawarkan program KUR biaya rendah serta proses yang cepat.
Sebelumnya, Bank Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan melibatkan pemerintah daerah hingga stakeholder untuk mengkaji sektor potensial di masing-masing daerah. Hal ini sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dihadiri pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan serta regulator di bidang ekonomi dan keuangan. Antara lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Ricky Satria mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan peluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya, sektor perikanan dan peternakan.
“Kedua sektor ini kami nilai memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi di Sulawesi Selatan,” katanya, di sela-sela pertemuan.
Lanjutnya, pentingnya hilirisasi dalam sektor perikanan dianggap mampu memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini pun dapat ditempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk pengelolaan cold storage, diversifikasi pasar, dan peningkatan sertifikasi produk ekspor perikanan.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Selain itu, digitalisasi bank melalui QRIS dan layanan mobile banking dianggap penting untuk mendukung pelaku UMKM dalam memperlancar transaksi keuangan mereka,” terangnya.
Sementara, Kepala DJPb Sulawesi Selatan Supendi, menyatakan siap mendukung pertumbuhan sektor perikanan dan peternakan melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi daerah secara komprehensif untuk memaksimalkan peluang tersebut,” ujarnya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Hal lainnya dikatakan, Kepala LPS III Fuad Zaen, ia menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan untuk mendorong masyarakat menabung di bank, sehingga dana simpanan dapat menjadi sumber pembiayaan ekonomi.
