REPUBLIKNEWS.CO.ID, BANTAENG – PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik Perjanjian Bersama (PB) yang dinilai tidak dijalankan perusahaan oleh sejumlah buruh.
Manajemen menegaskan tetap berkomitmen membayar pesangon sesuai aturan dan kesepakatan yang telah disaksikan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Direktur Utama PT Huadi, Jos Stefan Hideky, Senin (8/9/2025), perusahaan menekankan lima poin penting.
Baca Juga : Dari Aduan Warga hingga Layanan Online Terpadu, Wamendagri Akui Digitalisasi Makassar yang Terbaik
Pertama, manajemen menyatakan tetap berpegang pada Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani serikat buruh, dengan saksi Bupati Bantaeng, Kapolres, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dewan Pengawas Ketenagakerjaan Sulsel.
Kedua, perusahaan menegaskan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 sebagai dasar bagi karyawan yang memilih jalur pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak bersedia dirumahkan, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan sebelumnya.
“Perusahaan menerapkan kebijakan efisiensi karena mengalami kerugian sebagaimana Pasal 43 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021,” ujar Jos.
Baca Juga : Hasil Lengkap CostuMAXI 2025: XMAX, NMAX, Aerox dan Lexi Punya Raja Modifikasi Baru
Jos menambahkan, sebagian karyawan telah menerima pesangon PHK sesuai aturan yang berlaku. Ia memastikan perusahaan tetap berkomitmen membayar kewajibannya.
“Kami sampaikan sudah ada sebagian karyawan yang menerima sesuai aturan perusahaan terkait pesangon PHK sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kami berkomitmen dalam hal pesangon tersebut,” katanya.
PT Huadi juga membuka ruang penyelesaian jika masih ada buruh yang menolak manajemen menyatakan siap menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan PHK dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan. Selanjutnya dilakukan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai aturan yang berlaku,” demikian Jos. (*)
