REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) terus memperlihatkan kemajuannya dengan segudang prestasi yang diterima.
Di penghujung Februari 2023 ini, Kanwil Kemenkumham Sulsel berhasil meraih peringkat terbaik pertama pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun Anggaran 2022 pada kategori Pagu Besar.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sulsel Basir yang diserahkan langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/02/2023) malam kemarin.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, pencapaian yang berhasil diraih jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel tidak lepas dari kerjasama dan atau sama-sama bekerja.
“Hasil dari kerjasama ini pun diperlihatkan jajaran Kanwil Sulsel dalam pelaksanaan anggaran utamanya dalam penyerapan anggaran,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (23/02/2023).
Disamping itu, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima kali ini merupakan prestasi bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Jangan terlena dengan pencapaian ini. Mari terus tingkatkan pencapaian yang ada di 2023 ini,” pesan Liberti
Liberti mengingatkan, pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berkinerja dengan memberikan kemampuan terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Kanwil Kemenkumham Sulsel semakin terdepan di 2023.
Sementara, Kabag Umum Kanwil Kemenkumham Sulsel Basir mengungkapkan, pada penghargaan yang berhasil diterima ini Kanwil Kemenkumham Sulsel memperoleh nilai 97,81.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Dalam penilaiannya ada beberapa indikator IKPA yang wajib dipenuhi. Antara lain, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan capain output.
“Untuk optimalisasi anggaran di 2023, Kakanwil Sulsel telah membentuk tim pendampingan pengelolaan anggaran untuk satuan kerja,” ujarnya.
IKPA sendiri merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
