REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pertemuan Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025) sore.
Rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk menyamakan persepsi dan strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya sinergi, inovasi, dan percepatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Pj Sekda Barru Hadiri Wisuda Sarjana ke-26 Universitas Muhammadiyah Barru
Bima Arya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil masuk 10 besar nasional dalam kategori daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik. Ia menilai capaian itu merupakan hasil kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulsel.
Lebih lanjut, Wamendagri memaparkan empat langkah strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah pada 2025. Pertama, optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD. Kedua, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Ketiga, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Keempat, peningkatan peran swasta melalui kemudahan perizinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, Wamendagri menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2025 sebagai peluang memperkuat pembiayaan pembangunan daerah dengan memperhatikan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap mandatory spending dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Baca Juga : Bupati Barru Hadiri Peringatan Hari Juang Infanteri ke-77 di Kodam XIV Hasanuddin
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Barru Abustan menilai kebijakan mandatory spending dan penerapan SPM menjadi tantangan bagi daerah, terutama bagi pemerintahan baru yang tengah berupaya merealisasikan berbagai program dan janji politik kepada masyarakat.
“Kami tentu mendukung pelaksanaan SPM sebagai dasar peningkatan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini menuntut penyesuaian besar dalam struktur anggaran daerah, sehingga beberapa program prioritas dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat perlu dijadwalkan ulang sesuai ruang fiskal yang tersedia,” kata Abustan.
Ia juga menyoroti potensi daerah seperti Pelabuhan Garongkong dan sektor pertambangan rakyat yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga : Pemkab Barru Pastikan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Aman dan Kondusif
Abustan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja wajib dengan pelaksanaan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang proporsional dan berkeadilan bagi daerah, memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memanfaatkan program strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya menutup pembicaraan.(*)
