REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe menyambangi Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kamis (14/8/2025). Ia menggelar rapat secara tertutup dengan seluruh anggota fraksi partai berlambang beringin rindang itu.
Sejumlah masalah aktual dibahas bersama. Salah satunya termasuk wacana penggunaan hak angket terkait proyek di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Sebanyak 14 legislator Fraksi Golkar DPRD Sulsel hadir lengkap. Mereka mengelaborasi berbagai permasalahan penting, termasuk kerja kedewanan yang selama ini mereka jalankan.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Forum ini adalah forum edukasi dan transformasi terkait hal-hal yang dianggap aktual. Saya selalu menyemangati anggota fraksi agar betul-betul menjadi mitra eksekutif, tapi secara kritis,” kata Taufan Pawe usai rapat tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI itu menekankan bahwa sikap kritis yang dimaksud adalah kemampuan menilai setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Dan saat ini, Golkar masih on the track, masih wajar-wajar saja dalam memposisikan diri di DPRD Sulsel. Kami berkomitmen secara rutin bertemu untuk evaluasi dan monitoring kerja-kerja kedewanan, termasuk output dan outcome-nya,” tambah Taufan Pawe.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Terkait wacana hak angket CPI, Taufan Pawe menegaskan hal itu merupakan hak konstitusional anggota dewan yang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu fraksi saja. Melainkan harus didorong secara bersama-sama dengan fraksi lainnya.
“Hak angket ini instrumennya cukup rumit. Tidak boleh hanya Golkar saja, tapi harus ada bobot jumlah anggota dewan dan fraksi yang mendukung. Kalau substansinya jelas, Golkar harus melibatkan diri, tapi ada prosesnya,” ujar mantan Walikota Parepare itu.
Taufan Pawe mengingatkan pentingnya kajian mendalam dengan mencari kebenaran formil dan materiil. Ia bahkan menantang anggota fraksinya untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Jangan hanya melihat dokumen. Saya tantang teman-teman fraksi untuk cari kebenaran materiil, on the spot. Bahkan saya undang ke Komisi II kalau dibutuhkan,” demikian Taufan Pawe. (*)
