REPUBLIKNEWS.CO.ID, PALOPO – Kebijakan Pemerintah Kota Palopo untuk memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN 30 persen ternyata sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solo.
Dilansir dari Kompas.com, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memotong tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS 30 persen guna menutup defisit anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 92 miliar.
Kebijakan memotong TPP PNS Solo disampaikan Gibran dalam Rapat Paripurna I Raperda tentang Perubahan APBD Solo Tahun 2021 di Solo pada Selasa (27/7/2021) lalu.
Baca Juga : FPPHD Kanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Produk Hukum Daerah Palopo, Wajo, dan Lutim
Gibran mengatakan, pemotongan tunjangan PNS ini karena banyak anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19.
Langkah putra Presiden Jokowi ini mendapat persetujuan dari DPRD Solo dalam rapat badan anggaran (Banggar).
Namun, selain TPP PNS, katanya kegiatan Pemkot Solo yang lainnya juga akan dipotong.
Baca Juga : Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Produk Hukum Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Gowa
Misalnya kegiatan fisik ditunda, perjalanan dinas ditunda, makan minum, dan biaya yang lainnya.
Dalam kasus yang sama, Pemerintah Kota Palopo juga berencana memotong TPP PNS 30 persen.
Kepala Inspektorat Kota Palopo, Asir Mangopo yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Palopo, mengatakan pemotongan TPP ini mengingat pendapatan daerah di tengah pandemi Covid-19 mengalami penurunan, sehingga perlu dirasa dilakukan penyesuaian.
Baca Juga : BIN Sulsel Kolaborasi Pemkot Palopo Tekan Covid-19 Varian Baru Lewat Vaksinasi
“Ini sama halnya yang diberlakukan putra Presiden RI, Jokowi yang kini Wali Kota Solo, Ghibran. Makanya kita juga akan menerapkan hal yang sama,” terang mantan Kadis Dukcapil Kota Palopo ini.
APBD Kota Palopo tahun 2022 juga mengalami penurunan target dibanding tahun 2021.
APBD 2022 diproyeksikan 981 miliar dari Rp982 miliar di tahun 2021 atau berkurang Rp940 juta Untuk sektor pendapatan asli daerah (PAD) 2022 diproyeksikan 181 miliar yang juga mengalami penurunan dari tahun 2021.
Baca Juga : Walikota Palopo Rakor Pengendalian Covid-19 Bersama Mendagri
Rencana Pemkot Palopo untuk memotong TPP ASN 30 persen tak semulus Pemerintah Kota Solo. Sejumlah anggota DPRD Kota Palopo terang-terangan menolak rencana tersebut.
Seperti, Anggota Komisi I DPRD Kota Palopo, Baharman Supri. Dia meminta meminta agar TPP ASN tidak dipotong dengan alasan penanganan Covid-19 atau alasan darurat negara, UU otonomi daerah tahun 22 tahun 2003, yang mengisyaratkan kalau daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, dan tidak mengembalikan praktek bernegara seperti di masa orde baru dimana semua aturan dibuat sentralistik, bahkan banyak aturan pemerintah pusat tidak berlaku di provinsi Papua.
Selain berada di tengah kesulitan ekonomi juga menjadi alasan. Dimana semua pihak merasakan dampaknya.
Baca Juga : Walikota Palopo Rakor Pengendalian Covid-19 Bersama Mendagri
“Pada-pada kita ji yang belanja, orang luar atau wisatawan sulit untuk masuk di kota jasa dan budaya ini untuk belanja. Mahasiswa saja tidak tinggal di Palopo yang jumlahnya cukup signifikan mempengaruhi transaksi, tapi karena Covid-19 sehingga mereka kuliah daring tapi jangan juga pemerintah semua alasan covid-19 dengan menggunakan pendekatan kekuasaan semua bisa dilakukan,” beber Baharman.
Hal senada juga diucapkan Legislator Gerindra. Palopo Budirani Ratu. Anggota Komisi II ini menganggap keputusan Pemkot Palopo untuk memotong TPP ASN 30 persen adalah hal yang keliru.
Budirani menyarankan agar Pemerintah menunda sejumlah pekerja infrastruktur yang dinilai banyak memakan anggaran.
Baca Juga : Walikota Palopo Rakor Pengendalian Covid-19 Bersama Mendagri
Ada tiga proyek Multiyers yang memakan biaya besar mencapai kurang lebih 73 Miliar.
Diantaranya proyek arena balap motor, penataan Islamic Center serta pembangunan menara payung.
“Coba itu saja yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Lagipula proyek itu tidak mendesak dan tidak berdampak ke masyarakat untuk kondisi saat ini,” kuncinya.
