REPUBLIKNEWS.CO.ID, SAMARINDA – Komitmen besar untuk menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tahun 2024, resmi dicanangkan dalam Dialog Membangun Komitmen Bersama di Lamin Odah Etam, Samarinda, beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penyerahan penghargaan dari Pj. Gubernur Kaltim, kepada kabupaten/kota atas partisipasi mereka dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Sekretaris Provinsi Provinsi Kaltim, Hj. Sri Wahyuni, mewakili Pj Gubernur Kaltim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mencapai sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
Baca Juga : 9 Atlet Tenis Meja Kutim, Pastikan Tiket 16 Besar di Porprov Korpri III Kaltim
“Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, empat daerah sudah dinyatakan bebas dari BABS, yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kabupaten Berau. Namun, enam daerah lainnya masih berjuang untuk mencapai target seratus persen,” kata Sri Wahyuni dalam sambutannya.
Menurutnya, penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab kepala daerah untuk menerjemahkan visi tersebut menjadi aksi nyata di lapangan.
“Harapannya, hingga 2030, seluruh Kaltim bebas dari perilaku buang air besar sembarangan,” tegasnya.
Baca Juga : Tim Pickleball Kutim Bidik Tiket Final pada Porprov Korpri III Kaltim
Sri Wahyuni memaparkan, bahwa keberhasilan sanitasi total berbasis masyarakat mencakup lima pilar utama yakni, akses sanitasi layak, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum yang baik, pengelolaan sampah domestik dan stop buang air besar sembarangan.
“Indikasi perilaku sehat ini harus didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kesadaran masyarakat. Dengan begitu, target bebas BABS bukan lagi sekadar mimpi,” katanya.
Komitmen bersama yang ditandatangani dalam dialog ini menjadi tonggak penting menuju Kaltim yang lebih sehat dan bersih.
Baca Juga : Ardiansyah Sebut Pemkab Kutim Komitmen Angkat Seluruh Honorer Jadi P3K
Namun, kata Sri Wahyuni, tantangan besar masih menanti, terutama dalam memastikan keberlanjutan program di tengah berbagai keterbatasan anggaran dan sumber daya.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Langkah ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju perubahan besar,” pungkas Sri Wahyuni.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) H Bahrani Hasanal, menyatakan bahwa Pemkab Kutim mendukung penuh target nasional untuk mencapai akses sanitasi layak dan menghentikan BABS.
Baca Juga : Bupati Kutim Tekankan Disiplin dan Kepatuhan Bagi Peserta Seleksi P3K
Dukungan tersebut, kata Bahrani, diwujudkan melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Tahun 2024, Dinas Perkim sudah membangun 500 jamban. Hingga 2026, ada tambahan 500 jamban lagi dari Perkim, ditambah 300 jamban dari Dinas Kesehatan, sehingga totalnya mencapai 1.300 jamban,” kata Bahrani.
Bahrani menekankan, keberhasilan program ini tak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat.
Baca Juga : Bupati Kutim Tekankan Disiplin dan Kepatuhan Bagi Peserta Seleksi P3K
“Kampanye edukasi dan pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting agar program ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang,” tambahnya.
Di penghujung acara, penghargaan atas partisipasi kabupaten/kota dalam aksi percepatan penurunan stunting diserahkan kepada perwakilan pemerintah daerah.
Untuk Kabupaten Kutim, penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan, H. Bahrani Hasanal, mewakili Pjs. Bupati Kutim.
Baca Juga : Bupati Kutim Tekankan Disiplin dan Kepatuhan Bagi Peserta Seleksi P3K
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam mendukung program nasional, termasuk percepatan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. (*/)
