REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai upaya dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak bersama para pimpinan tinggi pratama mengikuti pembukaan Pra Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBBM.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Sumara. Ida mengatakan, dalam kegiatan ini akan dilakukan simulasi terhadap 45 satuan kerja (satker) yang berkontestasi menuju WBBM.
“Simulasi dilakukan langsung oleh evaluator dari Kemenpan sehingga kesempatan ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh peserta,” katanya dalam kegiatan, kemarin.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Dirinya melanjutkan, bagi satker yang berkontestasi menuju WBBM diharapkan mampu memaparkan secara riil perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dari mendapatkan WBK menuju ke WBBM.
“Jadi menuju WBBM harus menampakkan inovasi yang berdampak pada masyarakat dan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk berkinerja dan peningkatan layanan public,” terangnya.
Disamping itu secara gamblang ia menyoroti pembangunan reformasi birokrasi di Satker Kemenkumham khususnya di kantor wilayah.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Ada dua persoalan yang menjadi konsen kita. Pertama, terkait dengan pelayanan publik dimana banyak satker setelah mendapatkan WBK terlihat lalai akan survey, jadi tidak melakukan kontrol tiap bulan sehingga hasilnya menurun. Kedua, terkait Kinerja organisasi, kebijakan, kepegawaian Dan pengadaan barang Dan jasa yang harus dilaksanakan dengan baik,” terang Kabiro Perencanaan.
Pada akhirnya Kabiro Perencanaan berpesan agar dalam kontestasi WBK/WBBM satker harus memposisikan diri mewakili kementerian dan satker di wilayah senantiasa menggandeng Ombudsman agar laju pelayanan publik semakin baik.
Sementara, Kepala Bagian RB Bramantyo Agung Nugroho mengatakan, kegiatan pra evaluasi zona integritas ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan penguatan kepada 45 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham. Tujuannya dalam rangka mempersiapkan desk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh TPN sekaligus memastikan kelengkapan, kebenaran dan validitas data dukung ZI yang telah diunggah oleh 45 satuan kerja sesuai dengan kaidah penilaian TPN.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KemenPAN-RB dalam rangka mempersiapkan desk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh TPN serta mewujudkan wilayah ZI dengan predikat WBK dan WBBM.
Adapun para pimpinan tinggi pratama yang mendampingi kakanwil dalam kegiatan pra evaluasi di antaranya Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi.
