REPUBLIKNEWS.CO.ID, Konawe – Penetapan dan penahanan kelima aktivis pejuang buruh diantaranya IS, RM, WP, AP, dan NA sebagai terus menuai polemik dikalangan masyarakat salah satunya datang dari aktivis Kabupaten Konawe.
Andriadi Muliadi, SH dalam rilisnya yang diterima Republiknews.co.id hari Sabtu (19/12/20), mengatakan pihak Kepolisian seharusnya tak terburu-buru menetapkan kelima aktivis tersebut sebagai tersangka.
“Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sultra seharusnya jangan terburu-buru menetapkan tersangka karena hal tersebut menuai polemik dikalangan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Andriadi mengatakan bahwa kelima aktivis yang ditahan tersebut bukanlah pelaku perusakan aset milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) saat aksi unjuk rasa pada hari Senin, (14/12/2020) lalu.
“Kalau mereka (kelima aktivis) yang menjadi pelaku/otak kerusuhan, kan banyak video dan saksi, silahkan dicek apakah ada hasutan dari mereka melakukan hal tersebut dan mereka juga sudah tidak di tempat ketika hal itu (kerusuhan) terjadi,” lanjutnya.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unilaki ini juga mengklarifikasi terkait kelima aktivis diantaranya IS, RM, WP, AP, dan NA yang menurut pemberitaan di sejumlah media ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa (15/12/2020) lalu.
“Katanya mereka ditangkap, sebenarnya itu tidak betul, sebagai warga negara yang baik mereka (kelima aktivis) datang ke Polres Konawe untuk melakukan klarifikasi terkait aksi kemarinnya,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, Polda Sulawesi Tenggara dapat bersikap objektif dan independen dalam menangani kasus penahanan kelima aktivis yang juga berasal dari Kabupaten Konawe serta mendesak mendesak agar Kepala Polisi Resor (Kapolres) Konawe dicopot dari jabatannya.
“Maka dari itu, kami dari Persaudaraan Aktivis Konawe dalam waktu dekat akan turun kembali ke jalan untuk mempresure agar Kapolres Konawe dicopot bahkan kalau perlu direshuffle saja karena semuanya kami nilai gagal dalam membaca situasi terkini tentang di Morosi,” tegasnya.
“Pihak Polda Sulawesi Tenggara sebagai penegak hukum, mereka objektif dan independen dalam memeriksa sahabat-sahabat kami, kalau tidak terbukti keluarkan mereka dan seharusnya yang ditangkap itu adalah humas di perusahaan sana (PT. VDNI) dan oknum security, silahkan ambil mereka semua dan periksa mereka terkait kerusuhan dan saya juga meminta Kapolda Sulawesi Tenggara, bapak Yan Sultra untuk mencopot Kapolres Konawe dan juga seluruh jajaran yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
Menurutnya, Konawe dengan mega industrinya yang besar membutuhkan aparat-aparat keamanan yang humanis.
“Konawe ini dengan mega industrinya yang besar membutuhkan aparat-aparat keamanan yang humanis yang bisa berbaur dengan masyarakat bukan orang yang otoriter dan plin-plan terhadap keputusannya sendiri dan akhirnya menimbulkan blunder,” tutup pria yang akrab disapa Anci ini. (*)
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646
