0%
logo header
Sabtu, 12 September 2020 18:33

Soal Reklamasi 12 Hektar, Gubernur Sulsel Janji Tak Pindahkan Warga Pulau Lae-Lae Ketempat Lain

Kunjungan Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah, di Pulau Lae-lae, Sabtu (12/09/2020).
Kunjungan Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah, di Pulau Lae-lae, Sabtu (12/09/2020).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah, yang didampingi oleh Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, berkunjung ke pulau Lae-lae, pada Sabtu (12/09/2020).

Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi reklamasi pulau Lae-lae oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Sulsel dan Cabang Makassar. Selain melalukan sosialisasi juga berdialog dengan warga.

Ia menyebutkan rencana proyek strategis nasional reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) yang ada. 12 hektare ditempatkan di Lae-lae.

Kehadirannya bersama Pj Wali Kota untuk memberikan kepastian kepada masyarakat pulau akan ditata untuk kesejahteraan warga setempat.

“Bahwa mereka tidak akan terganggu, tidak ada niat sedikit pun memindahkan mereka. Supaya kegiatan proyek yang ada di sini ini bisa berjalan dengan baik,” sebutnya.

Ia memastikan reklamasi 12 hektar yang akan dilakukan oleh pemerintah betul-betul menata pulau lae-lae dan impactnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sini. Seperti, Pemprov akan menyiapkan pusat-pusat kuliner. Pengerjaan akan segera dilakukan dan diharap Desember sudah selesai.

Selain itu, Nurdin menyebutkan, sekian lama pulau yang dapat ditempuh dengan perahu speedboat sekitar 3 menit dari Dermaga Polairud juga belum memiliki ketersediaan listrik 24 jam. Listrik hanya tersedianya dari pukul enam sore hingga enam pagi.

“Maka tahun ini juga kita akan buat jaringan masuk ke sini melalui bawah laut. Itu murni investasi Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang warga pulau Maryati Daeng Intan menyampaikan rasa syukurnya telah mendapatkan penjelasan dari gubernur.

“Kami sudah mendapat penjelasan, mudah-mudahan kita lebih sejahtera. Terutama nelayan dan masyarakat lain. Kami membutuhkan penjelasan lengkap. Alhamdulillah, masyarakat puas,” ucapnya.

Imbuhnya, bahwa masyarakat telah berdialog, bahwa tidak masalah dibangun dan dilakukan penataan. Asalkan mata pencarian nelayan tidak dimatikan. Kemudian mereka diberikan jaminan, bahwa pusat kuliner yang dibangun tersebut dikelola oleh warga setempat.

Sekedar di ketahui selain, melakukan sosialisasi terkait rencana Provinsi dan Kota untuk mereklamasi pulau lae-lae, pemerintah juga melakukan sosialisasi terkait pencegahan penularan Covid-19 sekaligus pembagian masker terhadap warga pulau-pulau. (Thamzil)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646