REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE – Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali menghadiri Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Banjir.
Kegiatan itu berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Kota Parepare. Selasa, (11/6/2024).
Akbar Ali menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi itu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Atensi Dinamika Isu Pergantian Pj Wali Kota Parepare
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana di tingkat Kota Parepare serta mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan mensosialisasikan prinsip-prinsip dan konsep pengurangan risiko bencana dan penanggulangannya,” ucap Akbar Ali.
Dirinya mengungkapkan bahwa karakter dari setiap macam bencana itu perlu dipahami agar dapat menyusun strategi menghadapi ancamannya. Memperkirakan waktu kejadian dan pemetaan daerah-daerah yang terancam serta aktivitas mitigasi bencana berdasarkan karakter dari bencana yang terjadi.
“Saya mengharapkan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat harus tanggap terhadap ancaman bencana, bukan hanya saat terjadi tanggap darurat bencana tetapi juga pada pra bencana dan pasca bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dititikberatkan hanya pada penanganan kedaruratan namun lebih kepada upaya pengurangan resiko bencana sehingga menuntut adanya kesigapan semua pihak,” ungkapnya.
Baca Juga : TSM-MO Tegaskan Soreang Basis Utama di Pilwalkot Parepare, Targetkan 70 Persen Suara
Kesiapsiagaan bencana, lanjutnya, harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, yang pada tahap implementasinya terkadang masih terkendala oleh respon penanggulangan bencana. Hal ini, kata dia, perlu mendapat perhatian serius karena besarnya potensi ancaman berbagai bencana di daerah perlu disikapi secara terintegrasi dan komprehensif.
“Saya ingin menekankan pentingnya sinergitas seluruh stakeholder dalam penanganan bencana maupun mitigasinya. Dalam SOP (standar operasional prosedur) tanggap darurat, sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, SAR dan lainnya, bahwa setiap ada bencana kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” paparnya.
“Oleh karena itu, kita perlu menyatukan persepsi kita bersama dan kesamaan langkah dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana. Seluruh pihak harus berperan secara aktif dalam upaya tanggap bencana ini. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana dilakukan untuk melindungi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang beresiko tinggi,” tandasnya. (Adv)
