REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Intervensi lintas sektor ke Kampung Keluarga Berencana (KB) hingga tahun ketiga cukup meningkat, meskipun masih ada institusi yang sebenarnya lebih dominan berperan, masih diharapkan lebih aktif lagi terlibat. Keterlibatan itu antara lain berkaitan dengan sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan pada program Kampung KB.
Hal itu mengemuka dalam rapat Kelompok Kerja Advokasi Provincial Working Group (PWG) Makassar 2019z di Hotel Amaris Makassar, Rabu (30/10/2019).
Pertemuan ini dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Rini Riatika Djohari, dihadiri Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Kadis Dukcapil) Sulsel Sukarniaty dan Mr.Robb, salah seorang tenaga asing di tim Pilihanku, Sekretaris PWG Rahman, anggota PWG Nawir Sikki, Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Sulsel, anggota Karang Taruna dan sejumlah undangan.
Baca Juga : IOH Group dan Accenture Siap Bangun Peradaban Ekonomi Digital Indonesia
Rini Riatika Djohari dalam pertemuan sehari itu mengatakan, pengendalian penduduk sesuai undang-undang merupakan kewajiban pemerintah. Oleh sebab itu, adanya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mengandung manfaat keterlibatan lintas sektoral, bukan hanya dibebankan kepada BKKBN.
“Anggaran memang berlebih, tetapi penduduk juga jauh lebih bertambah. Sehingga berapa pun anggaran yang digelontorkan kepada BKKBN tetap tidak mencukupi,” kata Rini.
Walaupun setiap Kabupaten/Kota sudah memiliki anggaran di APBD masing-masing, namun masih diperlukan kerja sama yang sinergis dengan DPRD. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program bagi menyukseskan program KKBPK di Sulsel.
Baca Juga : Pemkab Gowa Gandeng BPS Fokuskan Perbaikan Data Statistik
M.Nawir Sikki dari Tim Pilihanku mengatakan, tantangan dalam pelaksanaan program KKBPK di Sulsel adalah kelompok kerja (Pokja) ini masih ada belum lengkap. Dari 24 kabupaten/kota, 14 kabupaten sudah ada Pokja yang permanen dan dilengkapi surat keputusan (SK), sedangkan 10 kabupaten lainnya masih bersifat sementara, belum diikat dalam satu SK.
“PWG kita masih termasuk yang terbaik. Namun, kita memerlukan Pokja sebagai instrumen advokasi dan akselerasi yang baik. Kabupaten/Kota hendaknya dapat segera membentuk Pokja dan penganggarannya pun diakomodasi melalui APBD. Kehadiran Pokja dapat mendukung pengembangan dan peningkatan peran Kampus KB,” ujar Nawir.
“Tantangan ke depan adalah masalah kelembagaan sebagai wadah untuk melakukan monitoring program KKBPK yang lebih terstruktur,” kata Nawir.
Baca Juga : OJK: Aset Perbankan Syariah di Sulsel Tumbuh 18,55 Persen
Bagi Provinsi, lanjutnya, disarankan bagaimana dapat mengarahkan Kabupaten/Kota mendukung dengan fasilitas untuk mendukung program KKBPK. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan insentif kepada petugas KB melalui APBD.
Mr. Robb salah seorang eksper asing di Progtam Pilihanku menyarankan, dalam program Pilihanku di Sulsel bagaimana membuat rencana ke depan dengan semua District Working Group (DWG) yang ada di Kabupaten/Kota. Harus ada instrumen untuk membantu DWG.
“Selama tiga tahun di Sulsel saya mengharapkan ada DWG model dan ada aksi di kabupaten/kota,” kata Robb dalam pertemuan sehari tersebut.
Baca Juga : New Fortuner 2024 Miliki Performa Menakjubkan, Produk Pertama Dengan Fitur T Intouch
Pertemuan ini dimaksudkan, terciptanya kebijakan dan peraturan yang mendukungan pelaksanaan program KKBPK di lapangan. Tersedianya sumber daya yang dibtuhkan, baik dari segi anggaran, kecakapan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KKBPK. Juga, terbentuknya kerja sama dan koordinasi yang baik antarlembaga dalam memadukan setiap program pengembangan yang ada di Kampung KB. (M. Dahlan Abubakar)
