REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Sulsel menjadi kelompok organisasi pemerintah level Provinsi yang pertama secara nasional memiliki komitmen untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Selama ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) mendorong dan mengedukasi pemerintah kabupaten dan kota untuk membangun MPP. Belum menyentuh pemerintah provinsi.
Namun, Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah melihat pelayanan publik bukan hanya pada pemerintahan tidak kabupaten dan kota. Pelayanan publik ada kewenangan pemerintah provinsi.
Baca Juga : HWDI Sulsel Perkuat Peran Orangtua dan Komite SLB Kenali HKSR Dalam Pola Asuh
Nurdin Abdullah menugaskan kepada anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang birokrasi Prof Sangkala untuk mempersiapkan infrastruktur MPP di Sulsel.
Harapan Gubernur Sulsel membuat MPP level provinsi itu direspon MenPAN-RB dan realisasinya Gubernur Sulsel meneken komitmen penyelengaraan MPP di Kantor MenPAN RB bersama 48 kepala daerah dari seluruh Indonesia, Selasa (10/03/2020).
Ada lima kepala pemerintahan level kabupaten dan kota di Sulsel yang memiliki komitmen untuk membangun MPP. Mereka adalah Walikota Makassar, Bupati wajo, Bupati Bulukumba, Bupati Selayar, dan Wakil Bupati Maros.
Baca Juga : Hingga Juni 2024, Transaksi Saham di Sulawesi Selatan Capai Rp9,36 Triliun
Tampil sebagai saksi penandatangan nota komitmen penyelenggaraan MPP tersebut adalah Menpan-RB, Tjahjo Kumolo.
Hanya ada dua gubernur dari seluruh Indonesia yang menandatangani nota komitmen penyelengaraan MPP itu yakni Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Tengah. (Thamzil)
