REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menghadirkan supermarket khusus untuk para petani di 24 kabupaten kota se-Sulsel.
Supermarket ini menjadi bagian dari implementasi ekonomi kreatif melalui kerjasama dengan Jepang. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, saat melakukan siaran langsung di salah satu radio, di Kota Makassar, Senin (20/05/2019).
“Satu hal juga saya ingin sampaikan hari ini kita kedatangan tamu dari Jepang, Menteri Kabinet Jepang dan dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, ini dalam rangka kita membuat sebuah pertemuan untuk membahas ada salah satu model ekonomi kreatif di Jepang itu namanya Michi-no-Eki,” beber Nurdin Abdullah.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Menurut Prof Nurdin Abdullah, Michi-no-Eki mulai dibahas hari ini. Diharapkan terobosan ini akan mengubah stigma bahwa Supermarket hanya dikuasai para konglomerat atau pengusaha besar.
“Nah dengan Michi-no-Eki ini pemerintah membangun supermarket dengan dikelolah oleh kelompok masyarakat, kelompok petani, kenapa kita mau hadirkan supaya petani kita ini bisa berkembang dan produk-produknya itu punya nilai tambah,” ungkap Nurdin Abdullah.
Gubernur juga menjelaskan salah satu yang menjadi kendala untuk para petani di Sulawesi Selatan adalah soal proses pembayaran yang begitu panjang dan lama.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Kelompok tani, UKM-UKM, kita bisa lihat bahwa banyak petani kita memang orientasi pasarnya itu sudah ke supermarket tapi bayarnya itu satu sampai empat bulan, kasian pembayaran pasti terganggu. Nah ini nanti sistemnya pagi semua dimasukkan produk-produknya, sore sudah dibayar,” pungkas mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu.
Terkait kerjasama ini, sudah ada titik terang dengan penandatangan MoU sejak dua bulan lalu.
“Kita sudah saling sepakat, dan kita akan menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengelola itu, dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada,” tutup Nurdin. (rls)
