REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) meluncurkan “Program Sekolah Rakyat” sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan yang putus sekolah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pendidikan inklusif dan berasrama bagi masyarakat prasejahtera.
Sosialisasi program digelar di Gedung Kesenian Kecamatan Mawasangka, Senin (30/6/2025), dan dihadiri Bupati Buteng, Dr. Azhari, perwakilan Kementerian Sosial RI, serta jajaran pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, camat, dan kepala desa se-Buteng.
Program Sekolah Rakyat di Buteng menyediakan 200 kuota bagi peserta didik pada tahap awal. Pendaftaran dibuka 1–7 Juli 2025, dengan sistem berasrama gratis dan fasilitas pendukung untuk pengembangan akademik dan karakter siswa.
Bupati Azhari menekankan pentingnya pendataan akurat agar program tepat sasaran. “Jika masih ada anak miskin yang tidak terdata, jangan salahkan pemerintah pusat. Pemimpin lokal harus proaktif. Kepala desa yang abai sebaiknya tidak dipilih lagi,” tegasnya.
Program ini memprioritaskan anak yatim piatu, yatim, atau piatu dari keluarga tidak mampu. Selain itu, Bupati membuka kesempatan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) non-ASN untuk menjadi pengajar. “Ini investasi besar bagi masa depan Buteng,” ujarnya.
Azhari juga menyebut Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Usai sosialisasi, Bupati meninjau lokasi calon rumah guru dan lahan pembangunan Sekolah Rakyat, menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mendukung program ini.
Dengan kolaborasi seluruh pihak, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi pendidikan sekaligus pemicu perubahan sosial menuju Buton Tengah yang lebih maju dan berkeadilan.
