REPUBLIKNEWS.CO.ID, PALOPO – DPRD Palopo Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas PUPR, camat, lurah, dan OPD/instansi teknis terkait lainnya di ruang musyawarah Selasa (11/10/2022).
Raker membahas bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu melanda kota idaman.
Anggota DPRD Palopo berharap agar penanganan pasca banjir di Palopo ditangani secara komprehensif.
“Selain banjir, beberapa titik wilayah di Palopo juga diterjang longsor. Lewat pertemuan ini, kita ingin permasalahan banjir dan erosi dapat tertangani secara baik, cepat, dan tepat. Untuk itu, pada kesempatan ini DPRD dan Pemkot akan membahas detail penanganan banjir dan longsor,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Palopo, Cendrana Saputra Martani, sedikit mengkritisi ketidakhadiran TAPD Palopo di rapat tersebut. Menurut CSM sapaan akrab Cendrana Saputra Martani, kehadiran TAPD sangat dibutuhkan karena rapat tadi turut membahas seputar rencana penganggaran.
“Mestinya, TAPD hadir dan mendengarkan langsung usulan dari camat, lurah, dan OPD, sehingga kita bisa catat dan anggarkan bersama,” tutur Cendrana.
Anggota DPRD Palopo dari Partai Gerindra, Budirani Ratu SH, menyarankan Dinas PUPR melakukan pengalihan di DAS Pongsimpin yang terhubung Sungai Boting dengan membangun drainase primer. Saluran ini berfungsi membuang air ke sungai besar supaya air tidak meluap ke pemukiman warga.
