REPUBLIKNEWS.CO.ID, PALOPO – Partai Demokrat tegas menolak kenaikan harga BBM.
Partai besutan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM.
Sehingga akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
Baca Juga : HPN 2025, Legislator Golkar Palopo: Pers Berkontribusi Besar Dalam Pembangunan Daerah
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo yang juga legislator Demokrat, Irvan Majid menilai, pemerintah tidak punya upaya melakukan penghematan.
Anggaran hanya digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat.
“Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” jelasnya.
Baca Juga : Paripurna KUPA PPAS Perubahan 2022 Ketua DPRD bersama Wali Kota Palopo Sepakat untuk Ini
Irvan menilai, kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit.
“Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan, subsidi, hingga non subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku satu jam sejak diumumkannya pada Sabtu (3/9/2022) yakni berlaku sejak pukul 14.30 WIB.
Baca Juga : Ketua DPRD Rapat Virtual Pemerintah Pusat Tangani Dampak Kenaikan BBM
Adapun ketiga BBM tersebut antara lain yakni Pertalite, Solar subsidi, hingga Pertamax. Rinciannya yakni Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
