REPUBLIKNEWS.CO.ID, PALOPO – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampre) memastikan tuntutan demo 11 April 2022 diteruskan DPRD Palopo ke pusat.
Hal tersebut dilakukan dengan mendatangi ruang ketua DPRD Palopo, Senin (18/4/2022).
Ketua DPRD Palopo, Nurhaeni mengatakan poin tuntutan tersebut sudah diminta ke sekretariat untuk dibuatkan dalam bentuk surat, yang selanjutnya diteruskan ke DPR RI
Baca Juga : HPN 2025, Legislator Golkar Palopo: Pers Berkontribusi Besar Dalam Pembangunan Daerah
Setelah diteken, surat itu langsung dikirim. Dalam surat itu tertulis DPRD Palopo mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
Ada tujuh tuntutan yang disuarakan. Pertama, menolak penundaan pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode.
Kedua, menolak kenaikan BBM dan Bahan Pokok. Ketiga, evaluasi Menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju. Keempat, wujudkan reforma agraria sejati dan tolak UU omnibuslaw.
Baca Juga : Paripurna KUPA PPAS Perubahan 2022 Ketua DPRD bersama Wali Kota Palopo Sepakat untuk Ini
Poin kelima, tolak pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara). Keenam, tuntaskan Pelanggaran HAM serta ketujuh, mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi.
“Atas nama lembaga DPRD Kota Palopo, kami sepakat atas tujuh tuntutan mahasiswa. Dan akan kami teruskan ke pusat,” kata ketua DPRD Palopo, Nurhaeni.
Kesepakatan lain juga terkait adanya 7 mahasiswa dan 7 warga yang diamankan selama bentrok terjadi.
Baca Juga : Tegas ! Demokrat Tolak Kenaikan BBM, Irvan Majid : Tidak Ada Upaya Melakukan Penghematan
Kapolres Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman yang hadir menegaskan akan membebaskan mereka yang ditahan hari ini juga.
“Saya jamin bebaskan hari ini. Sy undang nanti perwakilan mahasiswa kita sama-sama keluarkan,” tegasnya. (*)
Baca Juga : Ketua DPRD Rapat Virtual Pemerintah Pusat Tangani Dampak Kenaikan BBM
