Terima Aspirasi Penolak UU Omnibus Law, Ketua DPRD Buteng Duduk ‘Paseba’ Ditengah Terik Matahari

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH — Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat (GAM Maperma) menuntut agar DPRD Buton Tengah meneruskan aspirasi dan bersama-sama masa aksi mendukung pencabutan Undang-Undang Omnibus Law.

“Gerakan ini merupakan gerakan kesejahteraan masyarakat dimana gerakan timbul akibat perselingkuhan antara pihak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR RI) sehingga melahirkan anak haram yakni UU Omnibus Law pada 5 Oktober Ialu,” jelas salah satu orator, Senin di Depan Gedung DPRD Buton Tengah (12/10/2020).

Orator Iain juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak DPR RI sungguh sangat tidak mencerminkan representasi dari masyarakat.

”Hari ini kita akan turun ke Dewan Penghianat Rakyat dan meminta mereka agar segera mencabut UU Omnibus Law guna menghindari pertentangan di masyarakat,” ungkap orator lainya.

Berdasarkan pantauan republiknews.co.id sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan pihak keamanan, namun ketengangabln meredam setelah ketua DPRD Buton Tengah Bobi Ertanto bersama unsur pimpinan DPRD dan anggota lainya untuk menemui massa aksi, Aspirasi mahasiswa diterima di Depan gedung DPRD Buton Tengah.

Terlihat Bobi Ertanto Duduk Paseba (bersila) bersama seluruh massa aksi.

“Ini menjadi sebuah komitmen kita, jangan ada dikotomi, kita adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lain, Aspirasi kawan kawan adalah bagian daripada aspirasi kami yang ada di DPRD Buton Tengah,” jelas Ketua DPRD Buton Tengah Bobi Ertanto saat menemui massa aksi.

“Saya ingin sampaikan UU Omnibus Law ditenggarai mencederai khususnya kaum buruh, apa yang menjadi tuntutan lanjut Bobi akan di setujui DPRD Buton Tengah,” ucanyap.

“Kita Kabarkan, dari Buton Tengah ke pemerintah pusat, bahwa DPRD buton Tengah menolak, di hadapan kawan kawan masa aksi saya ingin sampaikan ini bukan persoalan kuantitas, tetapi ini persoalan kualitas, ini bukan persoalan jumlah, ini persoalan perasaan yang sama, yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” jelas pilitisi PDI-P ini. (Dzabur Al-Butuni)