REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON – Dalam agenda kunjungan kerja (Kunker) hari ke empat di Bau-Bau dan Kabupaten Buton, Gubernur Ali Mazi bersama Bupati Buton La Bakry menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang datang bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian PUPR di Kabupaten Buton, Senin (01/02/2021).
Saat ditemui insan media, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves, Ayodhia GL Kalake menjelaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi yang dipimpin Menteri Luhut Binjar Panjaitan.
Dimana tujuan kunjungan kerja tersebut, agar Pemerintah Pusat mendapatkan gambaran mengenai potensi aspal di Kabupaten Buton yang dapat di eksplorasi dan nanti dapat di ekspektasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kami suatu kehormatan, beliau (Gubernur Ali Mazi) bersedia hadir bersama kami menunjukan langsung wilayah yang dapat dieksplorasi dan nanti diekspektasi untuk masyarakat generic untuk ekonomi lebih berkembang lagi,” ujar Ayodhia GL Kalake.
Selain itu, lanjutnya, kunjungan kerja ini juga untuk memastikan fasilitas pendukung, infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Buton. Sehingga, pada saat pendistribusian Aspal Buton untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dapat berjalan dengan baik.
“Dan juga kami di sini ingin memastikan mengenai fasilitas pendukungnya. Infrastruktur, sarana prasarana. Sehingga pada saat distribusi nanti dapat berjalan dengan baik,” terangnya.
Lanjut, Ayodhia menjelaskan komitmen pemerintah sudah jelas, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) secara nasional.
Dari skala nasional, sambungnya, pemerintah melihat Aspal Buton sebagai kesepakatan dijadikan sebagai subtitusi impor. Apa lagi Buton dikaruniai kekayaan aspal alam yang melimpah. Hal ini harus dimanfaatkan.
“Jadi, dari skala nasional kita harus melihat ini sebagai kesepakatan subtitusi impor juga. Jadi apa yang bisa dihasilkan di dalam negeri itu yang kita gunakan. Ini suatu program nasional dan Bapak Presiden sudah pesan berulang kali. Jadi wilayah Buton ini dikarunia Allah SWT suatu kekayaan alam yang luar biasa, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Sultra, Ali Mazi menjelaskan setelah rapat koordinasi beberapa waku lalu, Pemerintah Pusat mewujudkan, mereka datang melihat tempat di mana Aspal Buton itu ditambang.
“Dan kita saksikan bersama, di atas aspal dan di bawah juga aspal. Ini kurang lebih 100 hektare. Kalau dikelola ini Insha Allah antara 5-10 tahun tidak akan habis,” tukasnya.
Gubernur berharap dengan kehadiran deputi mewakili Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi melihat kondisi di lapangan, semoga apa yang telah direncanakan akan segera terealisasi.
“Mudah-mudahan ini segera terealisasi karena anggaran yang sudah ditetapkan oleh PU Republik Indonesia. Jadi setelah ini kita akan kerjakan,” tuturnya.
Labih lanjut, Ali Mazi menjelaskan pemanfaatan Aspal Buton secara nasional bukan cerita rekayasa. Betul-betul nyata. Bahkan Aspal Buton bisa digunakan bukan hanya kepentingan negara, tapi lebih jauh dapat digunakan untuk luar negeri.
“Sehingga hari ini deputi dan pemerintah provinsi bersamasama kabupaten dan kota juga ikut bersama-sama menyaksikan bahkan ini bukan cerita rekayasa. Tapi betul betul nyata. Ini adalah aspal yang bisa digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara bahkan kepentingan luar negeri,” bebernya.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan meski fasilitas pengelolaan Aspal Buton dikelola oleh perusahaan, namun berdasarkan permintaan penunjang pelabuhan, pemerintah harus melakukan peningkatan sarana prasarana pelabuhan. Misalnya di Pelabuhan Nambo. Disini pemerintah harus hadir, mendukung sarana dan prasarana pemanfaatan Aspal Buton.
“Oleh karena itu, kita akan meninjau lokasinya di Nambo. Kita lihat, apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Karena ini kita tidak bisa menunggu,” katanya.
Menurut Gubernur, pemanfaatan Aspal Buton secara nasional merupakan suatu kesyukuran. Hal itulah yang membuat pemerintah daerah harus segera mendorong dan mendukung semua kepentingan tersebut. Baik kepentingan infrastruktur, kebijakan dari pada pelaksanaan IUP.
Kata dia, kebijakan IUP langsung ditangani gubernur. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi investasi.
“Dan itu langsung ditangani gubernur tidak ada lagi halangan investasi, tidak ada lagi yang ganggu kita segera kerjakan. Karena pamakaian aspal 1.000 kilometer kan sudah ditetapkan. Tinggal sekarang itu, hari ini datang Binamarga, ada semua dinas-dinas kita bawa langsung di lapangan ini mereka agar melakukan penetrasi, menghitung jumlah, membuat master plant sehingga segera di back up,” tandasnya. (Akbar Tanjung)
Regional
10 Oktober 2025 17:59
