REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI — Maraknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Politik Uang (Money Politik) merupakan salah sumber masalah utama dalam proses demokrasi khususnya dalam momen Pilkada. Hal itu bukan hanya melanggar Undang-undang tetapi juga merusak wajah demokrasi di Daerah khususnya Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menyikapi hal tersebut, dalam rangka meminimalisir pelanggaran netralitas ASN dan Money Politic dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sultra akan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung.
“Terkait secara tidak langsung, disetiap Bawaslu Kabupaten itu sudah ada staf yang akan memantau para ASN apakah berpihak pada salah satu pasangan calon atau tidak,” ujar Ketua Bawaslu Sultra, Harimuddin Udu, saat ditemui awak media, Jum’at (24/07/2020).
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Untuk pengawasan secara langsung, sambungnya, Bawaslu Sultra sudah mengkoordinasikan kepada seluruh Panwas Kecamatan hingga Kelurahan dan Desa.
“Alhamdulillah hari ini Panwas baik dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan dan Desa sudah terbentuk, dan fokus pengawasan kita itu pada netralitas ASN,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dirinya berharap bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya juga ikut terlibat, unsur masyarakat, OKP serta Perguruan Tinggi dalam membantu menyelesaikan akar persoalan Demokrasi kita yaitu Netralitas ASN dan Money Politik.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Saya juga berharap agar masyarakat, teman-teman OKP atau teman-teman Perguruan Tinggi dapat membantu pengawasan secara partisipatif,” ujarnya.
Untuk diketahui, bahwa yang akan menyelenggarakan Pikada Serentak, 9 Desember 2020 mendatang yaitu Kabupaten Muna, Buton Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Wakatobi dan Kab. Kolaka Timur. (Akbar Tanjung)
