REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Seluruh tim pelaksana anggaran di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya tim pendampingan pelaksanaan anggaran untuk bekerja dengan jujur. Upaya tersebut perlu Didorong agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran.
“Saya berharap kepada tim untuk dapat membangun negara ini di atas kebenaran dan kejujuran. Dalam bekerja nanti, lakukan koordinasi dengan kepala satker dan pengelola keuangan guna memastikan penggunaan anggarannya tepat sasaran terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman,” kata Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak saat memberikan penguatan pada tim pendampingan pelaksanaan anggaran, di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel, kemarin.
Liberti selanjutnya mengapresiasi seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam optimalisasi anggaran. Apalagi, lanjut Liberti, sikap kejujuran inilah yang nantinya baik Kanwil maupun Satker berpeluang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada waktu yang akan datang. Untuk memperoleh predikat WTP, dirinya ingin memastikan laporan realisasi anggarannya tercatat dengan benar dan realisasi anggarannya tepat sasaran.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Jika hal ini dikerjakan dengan jujur, maka tidak akan terjadi penyelewengan sehingga tercipta Good and Clean Governance,” katanya .
Lebih jauh Liberti Sitinjak mengingatkan kepada tim agar dalam bekerja tetap mendengarkan dan mengikuti arahan dari pimpinan. Sebab pimpinanlah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan semua pekerjaan.
Sebelumnya, Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayu Ningsih mengapresiasi kakanwil dan para pimpinan tinggi pratama yang telah membentuk tim pendampingan pelaksanaan anggaran di Kanwil Kemenkumham Sulsel. Menurutnya, keberadaan tim ini diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Keberadaan saya disini tinggal melanjutkan saja. Pastilah akan ada penambahan yang teman-teman semua harus ikuti terkait bagaimana pengelolaan anggaran yang baik, pengelolaan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), pengelolaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan pengelolaan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelas Indah.
Indah juga berpesan agar tim dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran saja, tetapi harus fokus juga pada penyusunan laporan pertanggungjawabanya yang disertai dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan manakala ada pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kedepannya.
