REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) Muhammad Yusup meninjau lokasi usulan rencana pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD di kawasan ibu kota Labungkari, Jum’at (10/06/2022).
Peninjauan lokasi tersebut didampingi langsung oleh Kadis PU, Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Camat Gu dan Lakudo, Lurah Bombonawulu, Kepala Desa Walando dan Matawine.
Yusup berinisiatif untuk segera melakukan pembangunan terhadap dua perkantoran tersebut, sebab sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih menggunakan bangunan sementara sebagai kantor Bupati dan kantor DPRD Buteng.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Kantor Bupati yang saat ini digunakan oleh Pemkab Buteng diketahui merupakan eks kantor Camat Lakudo, sedangkan kantor yang ditempati oleh DPRD sendiri merupakan eks Balai Pertemuan.
“Jadi Fokus utamanya saya akan bangun kantor Bupati dan DPRD yang kini sudah masuk dalam perencanaan yang dianggaran pada perubahan 2022 ini,” kata Yusup.
“Insya Allah Tahun 2023 sudah terbangun dan dikerjakan secara bertahap,” sambung Yusup.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Pj Bupati yang akrab disapa Yoker ini menjelaskan, prioritas utamanya dalam pembangunan di Labungkari, karena pusat Ibu Kota Buteng terletak di Labungkari dan ini juga merupakan simbol daerah.
“Yang pasti pembangunan di Labungkari akan ada perkantoran dan ini akan dipaksa dan tidak ada kata tidak, kerena ini simbol daerah yang harus dibangun Kantor Bupati, Rujab Bupati dan Kantor DPRD,” tegasnya.
Dalam percepatan pembangunan kantor tersebut, Yusup juga telah membetuk Tim Sembilan untuk menentukan titik-titik perkantoran nantinya.
Baca Juga : Indosat Berbagi Kasih: Anak-anak Nikmati Kehangatan dan Sukacita Natal
“Ini masih mau saya diskusikan dengan Tim Sembilan yang saya bentuk, menentukan dimana titiknya nanti. Karena ini saya lihat masih ada rumah masyarakat di atas, sementara ini satu kawasan yang sesuai dengan SK pembentukan Buton Tengah kurang lebih 400 Hekatar. Namun pada kenyataannya menurut Asisten I dan Kabag Pemerintahan itu kurang lebih 140 hektare,” terang Yusup.
Kepala BPBD Provinsi Sultra ini berharap pembangunan perkantoran di kawasan ibu kota Labungkari nantinya tidak merugikan masyarakat setempat.
“Pembangunan seyogyanya dilakukan dengan tidak merugikan masyarakat. Untuk itu, Yusup mengatakan bahwa pihaknya akan betul-betul memastikan lokasi yang rencananya akan dijadikan kawasan perkantoran tersebut benar-benar aman dan tidak bermasalah,” tutup Yusup. (*)
