REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI — Masyarakat Sulawesi Tenggara kembali dikagetkan dengan wacana Pemerintah Pusat yang akan memasukkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina ke wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), ditengah keresahan masyarakat dengan Pandemi Covid-19 atau Virus Corona.
Hal ini juga sudah ditanggapi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dengan menolak secara tegas rencana Pemerintah Pusat memasukkan TKA sebanyak 500 orang di Sultra meskipun sudah ada surat-surat pendukung bebas Corona.
Isu tersebut menimbulkan reaksi dari salah satu kelembagaan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), yaitu Badanku Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Fisip), yang menyatakan bahwa saat masyarakat bersama pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sedang bahu-membahu dalam melawan penyebaran Covid-19 di Sultra.
Baca Juga : IOH Group dan Accenture Siap Bangun Peradaban Ekonomi Digital Indonesia
“Kami serta seluruh elemen masyarakat saat ini dibuat bingung dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat memasukkan 500 TKA Cina ke Sultra. Karena selain adanya imbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah, kita tahu bahwa corona juga berasal dari negara cina,” ujarnya.
Pemuda asal Tongkuno Kabupaten Muna itu juga memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa ketika rencana masuknya TKA Cina dilakukan oleh Pemerintah, maka akan ada aksi penolakan masif yang akan dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Kota Kendari.
“Beberapa bulan yang lalu sudah bisa jadi contoh bagaimana reaksi mahasiswa terhadap 49 TKA Cina yang masuk ke Sultra. Melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa wacana itu benar-benar dilakukan, maka akan terjadi aksi yang masif oleh seluruh mahasiswa UHO Kendari,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Gandeng BPS Fokuskan Perbaikan Data Statistik
Lebih lanjut, ia sangat berharap pihak-pihak dapat mengambil langkah tegas ketika Pemerintah Pusat memaksakan 500 TKA cina dimasukkan ke Bumi Anoa.
“Besar harapan kami kepada pihak-pihak terkait diantaranya Kepala Imigrasi Sultra, Kemenkumham Sultra dan Dinas Ketenagakerjaan Sultra dapat segerakan berkoordinasi untuk memastikan bahwa TKA Cina tidak masuk ke Sultra,” harapnya.
“Ini untuk kemaslahatan umat khususnya warga Sulawesi Tenggara,” tuturnya. (Akbar Tanjung)
