REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR, – Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan Andi Sudirman Sulaiman melantik anggota Komisi Irigasi (Komir) Provinsi Sulsel periode 2019-2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (05/12/2019).
Dalam sambutannya, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa beberapa Kabupaten saat ini sangat membutuhkan air. Mata pencarian masyarakat hasilnya juga menurun.
“Hal ini karena, musim kemarau tiba, tidak ada mata pencaharian sampingan. Karena sawah semua kering. Mereka butuh makan,” kata Andi Sudirman.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Ia juga menyampaikan bahwa Balai Besar Pompengan telah mengkonformasi, bahwa Bendungan Passeloreng akan beroperasi di tahun depan, demikian juga Bendungan Je’nelata, lelang desainnya telah dimulai.
“Mengenai bendungan, Alhamdulillah Bendungan Passelloreng sudah dikonfirmasi oleh Bapak Kepala Balai Pompengan akan beroperasi 2020 dan Jenelata akan dimulai designnya di tahun 2020,” sebut Andi Sudirman.
Ia juga menambahkan, anggaran irigasi Provinsi Sulsel naik menjadi Rp100 miliar selama periode kepemimpinannya mendampingi Nurdin Abdullah.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Lakukan Groundbreaking Matano Belt Road, Hubungkan Luwu Timur dan Sulteng Lewat Darat
Ia pun menambahkan, bahwa butuh blanket contract untuk segala minor maintenance system (sistem perawatan kecil) irigasi karena selama ini ketika terjadi kerusakan pintu air, saluran air dan lain-lain harus menunggu program anggaran tahunan dibahas dan disetujui.
“Sementara tanaman tidak mau menunggu ketika tidak ada air maka tanaman akan mati, tidak peduli menunggu persetujuan anggaran,” paparnya.
Lanjutnya, blanket kontrak ini harapannya mengakomodir persoalan-persoalan sistem irigasi ini, terutama yang butuh intervensi fisik dan sifatnya kritikal (krisis).
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Supardji menyampaikan, bahwa dirinya selaku wakil pemerintah dalam hal ini Kementerian PU PR menjelaskan bahwa di Pemerintahan Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam Nawacitanya terdapat konsep 1,3 dan 65 untuk PU PR.
“Yaitu 1, 3 dan 65 artinya apa, 1 adalah membangun irigasi baru. 3 adalah 3 juta hektar membangun atau merehab irigasi-irigasi yang sudah ada. Kemudian, 65 yaitu membangun bendungan 65 seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu perwakilan dari Kementerian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dyah Sulistyaningsih Kasi Wilayah I
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Subdit Pertanian dan Pangan
Direktorat SUPD I menyampaikan, peran strategisnya sebagai pondasi penguatan SDM sekaligus dapat menyerap tenaga kerja.
Serta dapat memberikan kontribusi PDB, juga menjadi salah satu faktor utama untuk pengendalian inflasi pembangunan yang sangat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur irigasi. Yang menjadi bagian dari prasarana pertanian untuk peningkatan produksi pangan.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Ia menambahkan, dengan pertimbangan bahwa sistem irigasi merupakan satu kesatuan hidrologis (distribusi air) dan tidak mengenal batas wilayah maka memerlukan pengintegrasian multipihak, multilevel, baik pusat maupun daerah.
“Di tingkat pusat telah ditetapkan arah kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung pembangunan pangan baik Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun norma standar prosedur dan kriteria yang menjadi dasar dan acuan pemerintah daerah,” ungkapnya. (Thamzil)
