REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pengalaman terhadap urusan administrasi yang berbelit-belit ternyata masih dialami oleh masyarakat. Salah satunya ketika mengurus berkas untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Hal itu mencuat saat Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menggelar reses di Jalan Lamputang, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Minggu (26/2/2023). Kegiatan ini merupakan bagian dari reses masa persidangan kedua tahun anggaran 2022/2023.
Warga setempat mengeluhkan jalur birokrasi yang berbelit-belit tersebut langsung dihadapan Edward Horas. Mereka meminta solusi agar kedepannya bisa lebih dipermudah dalam hal administrasi.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Betul, masyarakat meminta agar urusan administrasi untuk KIS tidak berbelit-belit lagi. Tentu kita berharap kinerja birokrasi yang melayani dapat lebih ditingkatkan lagi,” kata Edward Horas.
Selain itu, anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut juga menerima aspirasi terkait bantuan usaha dan pelatihan wirausaha bagi para pelaku UMKM setempat. Hal ini bertujuan untuk memacu kembali minat usaha bagi warga pasca terdampak pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu.
“Persoalan lain yang diminta masyarakat adalah memaksimalkan pengerukan drainase demi mencegah terjadinya banjir. Mereka juga meminta agar pasar murah yang menjual sembako bisa digelar kembali secara rutin,” tambah Edward Horas.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu pun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Sebab aspirasi yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat itu sifatnya mendesak dan harus segera ditindaklanjuti.
“Kita akan gerak cepat menindaklanjuti hal ini ke pihak yang terkait. Mohon doa dan kerjasamanya sehingga semua kedepannya bisa lebih baik lagi,” pungkas Edward Horas. (*)
