REPUBLIKNEWS.CO.ID, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020, dengan tema “Tingkatkan Akses Keuangan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang dilangsungkan secara virtual, Kamis (10/12/2020) pagi.
Gubernur Ali Mazi mengikuti rakornas ini dari Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Hadir mendampingi Ali Mazi, antara lain Kepala Perwakilan OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution, Kepala Biro Administrasi Perekonomiaan Setprov Sultra Yuni Nurmalawati, Kabag Investasi dan PMD Wawan Arianto, dan staf.
Rakornas TPAKD 2020 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dilaksanakan bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga jasa keuangan lain, yang berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dan inovasi guna meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah.
Secara umum, Rakornas ini membahas sinergitas dan kolaborasi TPAKD dan seluruh perbankan untuk mempercepat serapan keuangan, dengan tujuan terlaksananya dengan baik semua program pembangunan yang sudah direncanakan.
Ada empat cara (extraordinary) yang menjadi topik utama untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan, sebagai tujuan pelaksanaan rakornas ini, yakni: Pertama, agresifitas dalam peningkatan literasi keuangan, pengetahuan, minat, dan kepercayaan terhadap industri keuangan, sehingga masyarakat memahami cara memperoleh akses pembiayaan dan mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.
Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, seperti kelompok-kelompok tani terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dapat direduksi oleh koperasi masyarakat.
Ketiga, agresifitas menguatkan infrastruktur percepatan akses keuangan, seperti pendirian Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah), pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan untuk penerbitan obligasi daerah, dan upaya lainnya.
Keempat, peningkatan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui kanal zoom, dari Jakarta, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan beberapa program telah dilakukan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti program KUR Klaster, Jaring, Lakupandai, Bumdes Center, Bank Wakaf Mikro, Simpanan Pelajar, Satu Pelajar Satu Rekening dan program keuangan inklusif lainnya.
“Untuk memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM, OJK juga menginisiasi berbagai terobosan pengembangan ekosistem berbasis digital melalui pengembangan aplikasi seperti KURBali, BWM Digital dan UMKMMU. Keseluruhan upaya ini dikoordinasikan implementasinya di daerah oleh TPAKD,” ujar Wimboh Santoso.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memberikan sambutan secara virtual pada rakornas ini menyampaikan apresiasinya terkait keberadaan dan kerja keras TPAKD yang telah menjadi wadah koordinasi antarinstansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, telah terbentuk 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 165 TPAKD di tingkat kabupaten/kota, sehingga presiden meminta jumlah tersebut terus ditingkatkan untuk dapat menjangkau semua provinsi dan kabupaten/kota dan mempercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah.
“Peningkatan akses keuangan ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan,” tegas Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan data per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa. Sementara, Indeks Inklusi Keuangan Indonesia (IIKI) tahun 2019 baru sebesar 76 persen, masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya.
Maka keempat cara di atas tersebut membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif, bukan rutinitas seperti biasanya, apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini.
“Langkah-langkah luar biasa harus dilakukan, harus cepat, harus inovatif agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain,” tutup Presiden Joko Widodo.
Sebagai akselerator akses keuangan di daerah, TPAKD telah memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap perluasan akses keuangan di daerah, sehingga pada Rakornas ini juga diberikan TPAKD Award 2020, kepada 10 TPAKD yang telah mengimplementasikan program kerja TPAKD dengan sangat baik. Secara simbolik, TPAKD Award diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada para penerima yang hadir secara virtual.
Dalam Rakornas TPAKD ini diluncurkan Roadmap TPAKD 2021-2025 yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD lima tahun ke depan. Adapun roadmap ini disusun bersama oleh OJK, Kemenko Bidang Perekonomian (Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif), Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB).
Seusai Rakornas TPAKD 2020, kepada Kaper OJK Sultra, Gubernur Ali Mazi berbincang mengenai komitmen dan penguatan lembaga keuangan terkait akses keuangan publik dan pembiayaan di daerah, yang searah dengan penyampaian Presiden RI dan keinginan OJK Pusat.
“Penguatan TPAKD Sultra harus terus dilakukan agar kinerjanya semakin baik. Kita akan dorong semua stakeholder ke dalam satu ekosistem itu. Kita kaji juga, program mana yang akan kita arahkan ke sana, sistem mana yang diarahkan ke sana, kemudian semua unsurnya ini diarahkan kepada peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang baik dan sejalan dengan program pemerintah,” tutur Gubernur Ali Mazi. (Akbar Tanjung)
Regional 10 Oktober 2025 17:59
