REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mengaku selama ini DPRD Kutim telah mengalokasi untuk iuran BPJS atau subsidi BPJS kepada masyarakat umum di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim. Namun, sampai sekarang masih sering terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sehingga hal ini diharapkan bisa segera diatasi dan dimaksimalkan penyerapannya oleh pemerintah setempat, khususnya OPD terkait.
Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat merupakan prioritas utama dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kutim.
“Setiap saya sosialisasi ke daerah-daerah, saya selalu mengingatkan kepada pemerintah desa untuk berperan penting membantu masyarakat yang belum punya BPJS Kesehatan untuk segera didaftarkan, karena subsidi iuran sudah tersedia,” ucap Faizal Rachman saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kutim, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Rabu (12/06/2024).
Baca Juga : Tak Kuorum, Agusriansyah Ridwan Interupsi Rapat Paripurna Sarankan Rapat Diskorsing
Politisi PDI-Perjuangan Kutim itu juga mengungkapkan bahwa ada juga karakteristik dalam masyarakat terkadang tidak peduli, namun ketika sakit baru mendaftar BPJS Kesehatan dan hal itu banyak laporan.
“Intinya, kedepan ini harus betul-betul masyarakat kita tercover yang bukan penerima upah. Kalau yang menerima upah kan itu tanggung jawab perusahaan,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa setiap tahunnya anggaran untuk iuran BPJS kesehatan yang disiapkan bagi masyarakat rata-rata mencapai Rp 34 miliar.
Baca Juga : Raperda Pertanggungjawaban APBD Kutim TA 2023 Sah Jadi Perda
“Kalau misalkan anggarannya kurang untuk mensubsidi, kan bisa kita tambah. Ini yang jadi masalah, karena anggaran tidak pernah habis dan selalu ada Silpa kurang lebih 4 miliar,” tutupnya. (ADV/DPRD Kutim)
