REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Inspektorat Daerah Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Jumat (7/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan BPKP Sulsel, Inspektur Daerah Sulsel, serta narasumber lainnya, dengan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kepala Inspektorat Daerah Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti yang membacakan sambutan Wali Kota Makassar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan internal.
Baca Juga : SIBF BI Sulsel Berhasil Wadahi Rp9,64 Triliun Investasi, Bukukan Ekspor Rp818,5 Miliar
“Inspektorat Daerah memiliki tugas utama dalam pengawasan di seluruh unit kerja di Kota Makassar. Selain memastikan program berjalan sesuai perencanaan, juga bertanggung jawab dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi peran Inspektorat tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan penuh dari seluruh jajaran Pemkot Makassar.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dalam melaksanakan pengawasan internal yang lebih efektif.
Baca Juga : OJK Sulselbar Edukasi Warga Maros Makin Cakap Kelola Keuangan
“Kesepakatan dalam forum ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan substansi program kerja Inspektorat Kota Makassar,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu juga, peserta forum diharapkan berkontribusi aktif dalam memberikan masukan. Hal itu demi mewujudkan perencanaan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saya berharap seluruh peserta dapat berperan aktif, memberikan masukan serta berbagi pengalaman, sehingga pengawasan internal pemerintahan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Baca Juga : PLN Bersama Polda Sultra Perkuat Koordinasi, Pastikan Keamanan dan Perlindungan Aset Kelistrikan
Selain itu, dengan adanya forum ini, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar dapat menjalankan tugas secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Lebih jauh tentunya dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Sebagaimana diketahui Inspektorat Daerah memiliki fungsi tugas dan pembinaan terhadap seluruh jajaran pemerintahan. (*)
