GA, MYD dan Palu Hakim

  • Bagikan
Muhammad Takdir Mubaraq

Oleh:

Muhammad Takdir Al Mubaraq, SH

REPUBLIKNEWS.CO.ID – Akhir tahun 2020 yang lalu, publik dihebohkan dengan beredarnya video bermuatan pornografi yang diduga mirip dengan salah satu artis di Indonesia. Dalam perkembangannya, awal Januari 2021 kemarin telah ditetapkan 2 orang tersangka yaitu GA dan MYD selaku pemeran dalam video bermuatan pornografi tersebut. Pada tanggal 4 dan 8 Januari 2021 melalui pantauan media telah dilakukan pemeriksaan dan penyidik yang memeriksa perkara tersebut menemukan sejumlah fakta dan kemudian mengambil kesimpulan untuk tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dengan berbagai macam pertimbangan.

Dari pantauan melalui pemberitaan media, kiranya ada beberapa fakta terungkap yang dikemukakan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tersebut yaitu : PERTAMA, GA dan MYD mengakui bahwa mereka berdua adalah pemeran dalam konten bermuatan pornografi tersebut. KEDUA, bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi di sebuah hotel di Medan pada tahun 2017. KETIGA, bahwa GA selaku pemeran dalam konten bermuatan asusila tersebut mengakui bahwa ia yang merekam video tersebut saat dibawah pengaruh alkohol. KEEMPAT, bahwa saat perbuatan itu dilakukan GA masih menjadi istri sah dari artis Gading Marten. KELIMA, GA sempat mengirimkan video bermuatan asusila itu kepada MYD melalui fitur Air Drop. KEENAM, MYD mengakui menyimpan video yang dikirim oleh GA itu selama 1 minggu lalu kemudian menghapusnya. KETUJUH, GA mengakui bahwa HP yang digunakan merekam video bermuatan asusila tersebut hilang atau rusak. KEDELAPAN, pada akhir tahun 2020 video itu tersebar dan menjadi konsumsi publik dan diproses oleh hukum. KESEMBILAN, pelaku penyebar awal video bermuatan asusila tersebut sampai dengan saat ini belum ditemukan.

Akibat beredarnya konten pornografi tersebut GA dan MYD selaku pemeran video dijerat dengan Pasal 29 jo Pasal 4 atau Pasal 34 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Rumusan Delik

Pasal 29 berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250 jt dan paling banyak Rp. 6 miliyar rupiah”.

Adapun Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, mastrubasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau ponografi anak”.

Pasal 34 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliyar rupiah”

Adapun Pasal 8 berbunyi :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya sendiri menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Perspektif Meringankan

Terhadap Pasal 29 jo Pasal 4 dan Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi yang disangkakan kepada GA dan MYD Penulis berpendapat sebagai berikut :

PERTAMA, mencermati rumusan Pasal 29 kiranya terdapat 12 perbuatan yang dilarang dalam pasal a quo, yakni : perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang kesemuanya itu dirumuskan secara alternatif, artinya bahwa beban Penuntut Umum dalam hal membuktikan di pengadilan cukup merujuk pada salah satu unsur yang dianggap memenuhi. In casu a quo, terhadap GA dan MYD sangat lekat hubungannya dengan unsur “membuat”.

KEDUA, pertanyaan kemudian, apa yang dimaksud dengan membuat dalam unsur tersebut? Berdasarkan penafsiran otentik, merujuk pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatakan bahwa yang dimaksud “membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Artinya bahwa jika pembuatan video itu dimaksudkan hanya untuk kepentingan pribadi keduanya yakni GA dan MYD maka menurut penjelasan pasal ini mutatis-mutandis tidak memenuhi unsur didalam Pasal 29 UU Pornografi sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya.

KETIGA, mencermati rumusan Pasal 34 kiranya terdapat 2 macam bentuk perbuatan “menjadi”, yakni “menjadi objek” atau “menjadi model” yang dirumuskan secara alternatif. Jika dihubungkan dengan unsur kesalahannya berupa kesengajaan (dolus) atau atas persetujuannya juga terdapat 2 macam bentuk yakni dengan “sengaja menjadi objek atau model” atau “atas persetujuannya sendiri menjadi objek atau model”. Sehingga konstruksi Pasal 34 dapat dimaknai sebagai berikut : Pertama, “setiap orang yang dengan sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Konsekuensi dari pemaknaan ini adalah tidak ada keterlibatan orang lain dalam menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Kedua, “setiap orang yang atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Berbeda dengan pemaknaan pada yang pertama, konsekuensi dari pemaknaan kedua ini nampak ada perbuatan orang lain yang ikut campur sehingga seseorang menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Tegasnya bahwa perbuatan orang lain tersebut menjadikan seseorang sebagai objek atau model sedangkan orang yang menjadi objek atau model tersebut sekedar menyetujui saja artinya bersifat pasif.

In casu a quo, terhadap GA dan MYD kiranya memenuhi keseluruhan rumusan delik didalam Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi ini baik dilihat dari subjek hukumya yakni orang perorangan, dan dilihat dari unsur kesalahannya yakni dengan sengaja menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Merujuk pada fakta yang dikemukakan bahwa pembuatan merekam video menunjukan bentuk kesalahan secara sengaja (dolus) dan perbuatan dilakukan tidak melibatkan orang lain artinya hanya si pembuat GA dan MYD saja sehingga termasuk dalam unsur “dengan sengaja” bukan termasuk unsur “atas persetujuan dirinya” yang dimana konsekuensi dari unsur ini harus melibatkan pihak lain.

KEEMPAT, dalam ilmu hukum pidana suatu delik dibedakan menjadi dua, yakni apa yang disebut dengan tatbestandmassigkeit dan wessenschau. Tatbestandmassigkeit dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan. Sedangkan wessenschau mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi berbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Sehubungan dengan hal ini, jika maksud dari pembentukan UU Pornografi adalah hanya bertujuan untuk memerangi penyebaran pornografi sebatas untuk tujuan komersil, maka meskipun perbuatan GA dan MYD termasuk tatbestandmassigkeit didalam Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi tetapi tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini bila merujuk pada fakta bahwa tidak ditemukan korelasi perbuatan GA dan MYD merekam video tersebut untuk tujuan komersil.

KELIMA, terkait pemaknaan perbuatan pidana. Perlu diketahui bahwa makna kataperbuatan terdiri dari kelakuan atau tindakan dan akibat (Hiariej, 2016:125). Hal ini penting untuk diketahui karena tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama. Demikian pula sebaliknya, tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama. Pada konstruksi kasus GA dan MYD dimana fakta mengungkapkan bahwa perbuatan merekam video bermuatan pornografi itu dilakukan pada tahun 2017 tidak memiliki akibat pada waktu yang sama melainkan akibat dari perbuatan merekam itu baru timbul 3 tahun setelahnya yakni pada akhir tahun 2020 yang disebabkan bukan dari GA dan MYD sendiri melainkan oleh orang lain.

KEENAM, berdasarkan faktor viktimogen sebagaimana dijelaskan dalam point kelima di atas, maka Penulis berpandangan bahwa GA dan MYD adalah termasuk kedalam korban kejahatan. Dengan menyetir defenisi korban oleh Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Waluyo, 2012:9). Tegasnya bahwa, korban merupakan akibat dari tindakan orang lain dimana tindakan orang lain itu yang mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun mental. Maka berdasarkan defenisi korban tersebut sangat nampak jelas bahwa GA dan MYD adalah korban dari tindakan penyebaran video bermuatan pornografi yang dilakukan oleh orang lain dimana perbuatan menyebarkan itu adalah termasuk objek perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana menurut UU Pornografi dan oleh karena dilarang dan memiliki sanksi pidana maka termasuk kedalam tindak pidana.

KEENAM, paradigma positivisme hukum oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum lebih menekankan pada penafsiran undang-undang secara letterlijik sehingga mengutamakan kepastian hukum. Dimana paradigma ini dalam korelasinya dengan kasus GA dan MYD tentu sangat memarginalkan keduanya dimana dilihat dari fakta dan faktor viktimogennya kedudukan GA dan MYD adalah berposisi sebagai korban kejahatan maka seharusnya aparat penegak hukum juga tidak saja menitik beratkan kepada nilai kepastian hukumnya tetapi juga melihat pada nilai keadilannya sebagaimana asas hukum berbunyi “summum ius summa inuria, summa lex summa crux” yang artinya semakin tinggi kepastian hukum adalah ketidakadilan. Hal ini yang kemudian kelompok aliran feminist jurisprudence menganggap bahwa ketentuan positivisme hukum itu sebenarnya tidak ada dan malah melegitimasi ketidaksetaraan baik gender, orientasi seksual maupun entitas didalam masyarakat (Sulistyowati, 2006:3&7).

Perspektif Memberatkan

Disisi lain, Penulis mencoba melihat dari sisi lain dengan menilai fakta yang terungkap dan menilai tafsiran lain baik yang dimaksudkan didalam Pasal 29 jo Pasal 4 dan Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi. Adapun argumentasi Penulis sebagai berikut :

PERTAMA, terkait dengan jenis delik dalam hukum pidana. Bahwa dalam hukum pidana dibedakan antara delik formil dan delik materiil. Konkretnya bahwa delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan. Sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat. Berdasarkan pembagian delik ini, jika mencermati rumusan Pasal 29 jo Pasal 4 atau Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi yang disangkakan terhadap GA dan MYD jika ditinjau dari cara perumusan deliknya termasuk kedalam delik formil, artinya bahwa tindakan memproduksi, membuat dan sebagainya dan menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi itu yang dilarang oleh hukum terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan, oleh karena perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah sehingga sudah dapat dipidana (Schaffmeister, 2011:30). Sedangkan jika ditinjau dari syarat penyelesaian tindak pidana diperlukan adalah akibat tersiarnya objek pornografi maka tindak pidana ini termasuk kedalam delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. In casu a quo, meskipun GA dan MYD tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan dari rekaman video bermuatan pornografi tersebut, oleh karena rumusan pasal a quo di rumuskan secara formil maka dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya.

KEDUA, masih terkait dengan jenis delik dalam hukum pidana. Bahwa dalam hukum pidana selain dibedakan antara delik formil dan delik materiil juga dibedakan antara delik komisi dan delik omisi (Hiariej, 2016:137, Prasetya, 2016:60, Projodikoro, 2012:38-41, Schaffmeister, 2011:31, Jan Remelik, 2003:78). Konkretnya bahwa delik komisi atau delicta commissionis adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Sedangkan delik omisi atau delicta omissionis adalah tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Berdasarkan pembagian delik ini, bila dihubungkan dengan kasus GA dan MYD termasuk kedalam delicta commissionis karena perbuatan pornografi memang dilarang oleh undang-undang yakni didalam UU Pornografi. Terhadap tindakan GA yang tidak melakukan sesuatu atau berdiam diri untuk mencegah terjadinya penyebaran padahal mengetahui bahwa HP yang digunakan saat merekam video bermuatan pornografi tersebut hilang atau rusak maka dipersamakan dengan ia yang memerintahkan. Hal ini berdasarkan adagium “qui potest et debet vetara, tacens jubet” yang artinya seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama seperti ia yang memerintahkan”.

KETIGA, terkait dengan keadaan mabuk sebagai alasan penghapusan pidana. Bahwa keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol saat GA merekam video bermuatan pornografi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alasan penghapusan pidana berupa tidak mampu bertanggung jawab atau toerekeningsvatbaarheid sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 44 KUHP. Alasannya bahwa Pasal 44 KUHP secara limitatif mengatur seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika keadaan akal atau jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit. Dan konsekuensi dari ini harus dibuktikan oleh seorang psikiater. Sedangkan keadaan seseorang dalam pengaruh alkohol atau mabuk menurut ilmu kedokteran dapat mengganggu pengaturan eksitasi atau inhibisi di otak, sehingga mengkonsumsi alkohol dapat mengakibatkan terjadinya disinhibisi, ataksia dan sedasi. (Topaz Kautsar Tritama, 2015, “Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan, Majority, Volume 4, hlm:8). Tegasnya bawah seseorang yang dalam pengaruh alkohol sebenarnya hanya mengalami masalah pada otak dan sistem keseimbangan dalam waktu yang sementara dan hal itu dilakukan secara buatan atau dengan sengaja sehingga tidak masuk dalam alasan penghapusan pidana sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 44 KUHP yakni berupa toerekeningsvatbaarheid dimana dasarnya adalah bukan karena buatan namun karena fakor lahiriah.

KEEMPAT, terhadap point ketiga di atas, maka berlaku prinsip “actio libera in causa” yang artinya keadaan tidak sadarkan diri karena buatan bukan merupakan alasan penghapusan pidana. Maka mutatis-mutandis perbuatan GA saat merekam video tersebut dalam pengaruh alkohol tidak termasuk dalam alasan penghapusan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya saat ia telah dalam keadaan sadar. Hal ini merujuk pada adagium yang berbunyi “qui peccat ebrius, luat sobrius” yang artinya biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum dan dihukum ketika ia sadar”.

KELIMA, terhadap paradigma positivisme hukum aparat penegak hukum. Hal semacam ini dianggap wajar dimiliki oleh oleh Penyidik maupun Penuntut Umum sebagai bentuk pengejawantahan dari keberlakukan asas legalitas yang dianut di Indonesia yang termaktub didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan dasar dari perbuatan pidana. Kiranya oleh Machteld Boot kemudian menjadikan 4 bagian pengertian asas legalitas yakni lex preavia, bahwa ketentuan pidana tidak boleh belaku surut. Lex scripta, ketentuan pidana harus tertulis. Lex certa, rumusan perbuatan pidana harus jelas tidak multitafsir dan Lex stricta, undang-undang itu harus ketat sehingga tidak memperbolehkan analogi.

KEENAM, terkait hapusnya sifat melawan hukum khusus. Hapusnya sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar dari perbuatan yang dilarang undang-undang. Dasar peniadaan pidana ini dibedakan antara yang berlaku umum dan yang berlaku khusus. Peniadaan pidana umum adalah dasar peniadaan yang berlaku terhadap semua macam tindak pidana hal ini termasuk didalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Sedangkan peniadaan pidana khusus adalah piniadaan pidananya hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu saja. Didalam UU Pornografi sendiri terhadap hapusnya sifat melawan hukum khusus yang dimaksud terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pornografi. Titik fokus pada Pasal 14 undang-undang a quo dimana membatasi ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Sehigga dalam Pasal 14 ini dapat diketengahkan bahwa jika untuk kepentingan pendidikan, pelayanan kesehatan dan yang ditentutkan peraturan pemerintah termasuk dalam sifat hapusnya sifat melawan hukum berupa alasan pembenar.

KETUJUH, konsekuensi dari penafsiran terhadap Pasal 13 dan 14 didalam UU Pornografi yang memuat hapusnya sifat melawan hukum khusus maka terhadap penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tidak dapat dimaknai terpisah melainkan harus dihubungkan dengan Pasal 13 dan Pasal 14.

KEDELAPAN, dilihat dari konstruksi kasusnya, bahwa tindakan GA yang tidak melakukan upaya untuk mencegah atau memastikan terhadap HP yang hilang atau rusak yang berisi muatan pornografi atas dirinya sendiri adalah bentuk kelalaian yang dilakukan sehingga dianggap memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mendelsohn dengan melihat hubungan korban dan pelaku dilihat dari tingkat kesalahannya salah satunya adalah menjadi korban karena kelalaian. Juga Von Hentig dengan melihat peranan korban dalam menimbulkan kejahatan yakni kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban. (Rena Yulia, 2013:80-81).

Palu Hakim

Terhadap perspektif meringankan dan memberatkan kiranya kita semua mesti mengembalikan kepada hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara GA dan MYD. Namun Penulis memberikan sedikit catatan terkait dengan hal ini khususnya :

PERTAMA, bahwa terhadap keadaan meringankan dan memberatkan adalah dominan hakim dalam menilai kedepannya. Bila merujuk pada pedoman perilaku hakim (code of conduct) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tahun 2006 bahwa hakim dalam menentukan putusannya harus mempertimbangkan segala aspek baik itu bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice) (Rifai, 2010:126). Olehnya itu, kiranya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak saja bertindak sebagai aplikator terhadap undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam aspek yuridis tetapi juga harus bisa menilai apakah undang-undang itu dapat memberikan keadilan terhadap yustisiabel.

KEDUA, terhadap pendapat putusan hakim atas kasus Ariel Peterpan menjadi acuan terhadap kasus GA dan MYD. Penulis tidak sepenuhnya pendapat, alasannya adalah Pertama : meskipun putusan hakim tersebut merupakan salah satu sumber hukum berupa yurisprudensi tetapi tidak mengikat sepenuhnya terhadap hakim-hakim lainnya oleh karena Indonesia tidak menganut asas “stare dicisis et quieta non movere” yang berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya sebagaimana dianut pada negara-negara dengan sistem Anglo Saxon. Kedua, menyelesaikan perkara GA dan MYD dengan menyamakan dengan kasus Ariel Peterpan tidaklah menyelesaikan masalahnya. Hal ini sebagaimana asas berbunyi “nit agit exemplum litem quo lite resolvit” yang berarti menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh pekara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara itu. Asas ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi sistem Eropa Kontinental termasuk Indonesia. Bahwa dalam mengadili setiap perkara hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya.

Wallahu a’lam bishawab. (*)

*Penulis merupakan Kandidat Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

  • Bagikan