0%
logo header
Sabtu, 15 Januari 2022 17:12

Guru Besar Unhas Percaya Ormas MKGR Bisa Jadi Corong Kebenaran

Arnas Amdas
Editor : Arnas Amdas
Dialog Kebangsaan Ormas MKGR Sulsel yang medirkan Pembicara Prof.Dr.Marzuki DEA,Ph.D.Prof.Dr.Aminuddin Ilmar,S.H.,M.H., dan Dr.dr.Sudirman Katu, Sp.PD, KPTI, FINASIM., di Hotel Gammara Makassar, Sabtu (15/01/2022).
Dialog Kebangsaan Ormas MKGR Sulsel yang medirkan Pembicara Prof.Dr.Marzuki DEA,Ph.D. Prof.Dr.Aminuddin Ilmar,S.H.,M.H., dan Dr.dr.Sudirman Katu, Sp.PD, KPTI, FINASIM., di Hotel Gammara Makassar, Sabtu (15/01/2022).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Lagi-lagi Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dipercayakan menjadi corong menyampaikan informasi-informasi kebenaran kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Sulsel.

Hal tersebut disampaikan langsung Tim Ahli Epidemiologi Unhas, Dr. dr. Sudirman Katu, saat menjawab pertanyaan dari Audience dalam dialog kebangsaan Ormas MKGR Sulsel, di Hotel Gammara Makassar, Sabtu (15/01/2022).

“Saya berharap Ormas MKGR Sulsel menjadi corong untuk menyampaikan kebenaran. Dan bagaimana agar utama protokol kesehatan, pakai masker, merasakan kesulitan orang dan menjadi corong kebenaran,” ungkap dr Sudirman.

Sementara itu, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar mengaku, sangat setuju apabila ada perubahan regulasi di Pemerintahan agar tidak terjadi monopoli peran, dalam hal ini Pemerintah Pusat.

“Saya setuju kalau memang ada perbaikan regulasi. Dan harus ada pembagian tugas dan fungsi pemerintah tidak melakukan memonopoli peran. Harus dilakukan secara bersama-sama,” tegas Prof. Ilmar saat menjawab pertanyaan peserta dialog kebangsaan.

Hasilnya, kata Prof Ilmar, masyarakat tidak terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat, karena mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah daerah dan dirinya percaya Ormas MKGR juga bisa memberikan sentuhan terhadap masyarakat di daerah masing-masing.

“Saya pikir bagaimana kita supaya tidak terjadi krisis kepercayaan. Nah inilah Ormas MKGR hadir untuk memberikan sentuhan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Begitu juga dengan, yang menjadi pembahasan selama ini, antara hak asasi manusia dengan kesehatan. Menurut Prof Ilmar kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan warga masyarakat harus taat dengan aturan pemerintah demi kesehatan.

“Kewajiban pemerintah harus menolong masyarakatnya. Bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk menyehatkan warganya. Saya kira bukan soal hak asasi, makannya kita punya hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban kita sebagai warga adalah bagaimana kita taat perintah pemerintah. Kita berharap ada kesadaran, sebagai warga negara,” harapnya.

Agar tidak terjadi monopoli peran, kata Prof Ilmar, maka pemerintah pusat harus membagi peran, pemerintah pusat lakukan apa, pemerintah kabupaten kota melakukan apa dalam penyelesaian masalah-masalah seperti Pandemi Covid-19 ini.

“Bagaimana negara membagi beban agar melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab apa,” tutupnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998