0%
logo header
Sabtu, 15 Januari 2022 18:27

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Peringatan HPN di Sultra, LLKS PMII Sultra Bakal Suarakan Masalah Lingkungan

Falihin
Editor : Falihin
Dewan Pembina Lembaga Literasi Kajian Strategis (LLKS) PMII Sultra, Hazratul Ansar
Dewan Pembina Lembaga Literasi Kajian Strategis (LLKS) PMII Sultra, Hazratul Ansar

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI – Acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri, duta besar, dan tokoh pers nasional yang akan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pada 9 Februari 2022.

Sebelum acara puncak, Presiden Jokowi dijadwalkan akan melepas hewan liar endemik Sultra yaitu Anoa, Rusa dan Kakatua, di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Setelahnya akan melakukan pencanangan gerakan nasional rehabilitasi mangrove di pesisir Teluk Kendari,

PKC PMII Sultra melalui Lembaga Literasi Kajian Strategis (LLKS) menyoroti kegiatan seremonial perhatian terhadap lingkungan tersebut disaat Pemerintah Kota Kendari terkesan melakukan pembiaran pemusnahan hutan mangrove di ruang terbuka hijau Teluk Kendari.

Baca Juga : Kades Lasori Paparkan Keunggulan Desanya di Hadapan Tim Penilai Lomdeskel Sultra

“Ngapain tanam kalo toh yang ada saja tidak mampu dijaga bahkan dibiarkan ditebang oleh mereka yang hanya peduli sama bisnisnya? Rumah Makan Kampung Bakau, Resort Beyropa, dan lain-lain merupakan pelaku penebang pohon itu. Tindakan donk,” ujar Muh Hazratul Ansar yang merupakan Dewan Pembina Lembaga Literasi Kajian Strategis PKC PMII Sultra saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (15/01/2022).

Menurut pria yang biasa disapa Ansar itu, larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

”Pembabatan mangrove oleh perusahaan-perusahaan nakal seperti di Teluk Kendari ini harus diusut dan dipidanakan,” tegasnya.

Baca Juga : Desa Lasori Ikut Lomdeskel Tingkat Provinsi, Sekda Buteng Sampaikan Komitmen Membangun Dari Desa

Ansar juga mengomentari rangkaian kegiatan lain saat HPN yang akan digelar di Kota Kendari, di antaranya Seminar Nasional Pertambangan, Pariwisata, juga Lingkungan Hidup, yang sebelumnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) oleh para pakar untuk melahirkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Seminar akan dihadiri sejumlah menteri terkait dan stakeholder di bidang masing-masing.

”Berkumpul berdiskusi soal lingkungan hidup, sementara ada banyak aktivitas yang melanggar dan menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain, Hotel Claro, Swiss Hotel dan Same Hotel yang pelaksanaan atas IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan IPLC (Izin Pengelolaan Limbah Cair) sampai saat ini masih dibiarkan oleh pemerintah,” terangnya.

Terkait soal lingkungan ini, lanjut Ansar, penelitian pernah dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Kehutanan Universitas Halu Oleo beberapa waktu silam. Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara, alami pencemaran merkuri dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kondisi ini berdampak luas dari kerusakan mangrove, biota laut tercemar sampai abrasi Pesisir Teluk Kendari. Kehidupan manusia pun terancam buntut pencemaran ini.

Baca Juga : Hadiri Sosialisasi Penegakan Hukum, Pj Bupati Buteng Komitmen Pererat Sinergitas dengan Kejati Sultra

“Untuk menyuarakan ini maka Selasa sampai kedatangan Presiden Jokowi kami akan menggelar aksi demonstrasi hingga catatan-catatan kami tersebut diperhatikan oleh Pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, kegiatan untuk kalangan media, akan diselenggarakan Konvensi Nasional Media Massa, Seminar Literasi Digital, Klinik Penulisan Kebudayaan, Pameran Pers, Forum Pemimpin Redaksi, Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), pertemuan dewan kehormatan PWI se-Indonesia, dialog kebudayaan dan workshop jurnalistik.

“Untuk teman-teman jurnalis, PKC PMII Sultra suport dengan kegiatannya dan semoga terus menjadi garda terdepan penyampaian informasi publik yang independen,” tutup Ansar. (*)

Penulis : Aziz T
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646