REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sinjai menegaskan bahwa kartu vaksin bukanlah syarat yang menggugurkan hak pilih dalam Pilkades serentak Sinjai pada Maret mendatang.
“Syarat bahwa hak pilih wajib memperlihatkan kartu vaksin Covid-19 itu tidak diwajibkan. Tidak ada isi surat penyampaian kami mewajibkan kartu vaksin,” tegas Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kabupaten Sinjai, Akbar saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Anggota DPRD Sinjai, Selasa (11/1/2022).
Hanya saja, katanya, surat penyampaian itu disampaikan untuk mengetahui data validasi sebab diharapkan nantinya pihaknya memiliki data akurat untuk sasaran vaksin berikutnya.
Baca Juga : Halalbihalal KBA Smeplim Makassar, Upaya Pererat Silaturahmi Sesama Alumni
“Kita hanya ingin data akurat, makanya saat proses menyalurkan hak pilih, setiap warga yang belum divaksin Covid-19 akan dicentang dan suatu saat akan menjadi data serta menjadi sasaran vaksin berikutnya,” tambah Akbar.
Menurutnya, tidak ada dasar hukumnya menggugurkan hak pilih apalagi hanya berdasarkan surat penyampaian saja. Sebab katanya, hak dan kewajiban seorang wajib pilih di Pilkades diatur dalam bentuk Peraturan Daerah yang diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Bupati.
“Kalau hanya surat penyampaian lemah sekali dan batal demi hukum. Jadi tidak ada syarat untuk menggugurkan hak pilih atau wajib pilih hanya karena tidak memiliki kartu Vaksin. Kita hanya ingin memperkuat data sasaran vaksinasi,” demikian Akbar. (*)
