REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Ubaldus Badu, menyoroti pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite yang masih menjadi momok kelam di Kutim, khususnya di wilayah pedalaman atau kecamatan. Menurutnya, seperti di wilayah Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Karangan sangat terdampak akan sulitnya pendistribusian bahan bakar fosil tersebut.
Dalam keterangannya, Ubaldus Badu mengaku, dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, bahwa untuk mendapatkan BBM ini terbilang sulit di tiga kecamatan tersebut. Bahkan walaupun sudah ada di Pertamina, warga harus menunggu sesuai antrian.
“Banyak laporan dari masyarakat kepada saya, bahwasanya untuk mendapatkan BBM sangat sulit, jika ada pun pasti nunggu antrian. Karena yang paling diutamakan untuk diisi adalah pembawa jirigen,” ujar Ubaldus Badu kepada awak media pada Rabu (05/06/2024).
Baca Juga : Tak Kuorum, Agusriansyah Ridwan Interupsi Rapat Paripurna Sarankan Rapat Diskorsing
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengungkapkan dengan adanya laporan masyarakat tersebut, seharusnya dinas terkait segera mengambil langkah dalam mencarikan solusi yang terbaik.
“Pemerintah melalui dinas terkait harus menindaklanjuti laporan masyarakat ini, karena sudah jelas dari laporan masyarakat jerigen lebih diutamakan diisi daripada kendaraan dan jika terus dibiarkan akan berdampak buruk ke masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Kutim itu berharap pemerintah mengambil sikap untuk menekan terjadinya dugaan kecurangan. Bahkan dalang atau biang kerok dibalik semua ini harus diungkap.
Baca Juga : Raperda Pertanggungjawaban APBD Kutim TA 2023 Sah Jadi Perda
“Kita harap pemerintah segera mengambil tindakan, kasian masyarakat antri berjam-jam, tapi terkadang tidak kebagian BBM,” tutupnya. (ADV / DPRD Kutim)
