Kukar Libatkan 56 OPD untuk Tingkatkan Nilai SPIP dan Tata Kelola Pemerintahan

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas birokrasi melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Langkah strategis ini melibatkan 56 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk kecamatan dan kelurahan, dalam proses pengisian kertas kerja SPIP yang digelar sejak Kamis (29/05) hingga Sabtu (31/05/2025).

Kegiatan ini berlangsung dengan pendampingan teknis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang memberikan asistensi langsung kepada peserta guna memastikan pengisian form SPIP berjalan tepat sasaran. Untuk menjamin efektivitas, peserta dibagi dalam tiga kelompok selama tiga hari.

Asisten II Setda Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian dari misi peningkatan mutu tata kelola pemerintahan daerah. “Target kami tahun ini adalah mendorong seluruh OPD agar dapat mencapai nilai SPIP minimal tiga. Tahun lalu masih di bawah target, dan kami ingin ada peningkatan signifikan,” jelasnya, Sabtu (31/05/2025).

Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Tertib Arsip, 152 Berkas Lama Dimusnahkan

Ahyani menambahkan bahwa penilaian SPIP bersifat sistemik dan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Kelemahan satu unit kerja dalam manajemen risiko akan memengaruhi keseluruhan capaian pengendalian intern daerah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif setiap OPD menjadi kunci keberhasilan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, setiap OPD diminta mengirimkan tiga hingga lima orang peserta. Strategi ini dirancang untuk membagi beban kerja secara proporsional serta menyebarkan pemahaman tentang SPIP lebih merata di seluruh perangkat daerah.

“Budaya kerja kolektif yang saling menguatkan perlu dibentuk. Semakin banyak asesor SPIP yang memahami risiko dan pengendalian di masing-masing OPD, semakin kuat sistem tata kelola kita,” pungkasnya.

Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Digitalisasi Desa Lewat Ekosistem Keuangan Inklusif

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi menuju birokrasi yang bersih, efisien, dan adaptif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Kukar.