REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPP Partai Demokrat beberapa waktu lalu telah memberikan dukungan dalam bentuk surat tugas kepada pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar (IYL-Cakka) di Sekretariat DPD Partai Demokrat Sulsel, Jl. Yusuf Dg. Ngawing, kota Makassar.
Pemberian surat tugas tersebut menyisihkan polemik dari berbagai kalangan. Baik dari kader Internal sendiri, Pengamat Politik maupun Masyarakat. Pasalnya, beberapa waktu lalu DPD Partai Demokrat Sulsel baru saja melaksanakan Simposium sebagai salah satu mekanisme penjaringan Bakal Calon usungannya di Pilgub mendatang.
Simposium tersebut diikuti oleh 4 Calon Gubernur yaitu, Nurdin Abdullah, Abdul Rivai Ras, Agus Arifin Nu’mang dan Ni’matullah serta 3 Calon Wakil Gubernur yaitu Aliyah Mustika Ilham, Mayjen (Purn) Tanribali Lamo dan Andi Nurpati.
Baca Juga : Uji Kelayakan di PKS, IAS Singgung soal Isu Kotak Kosong dan Dampaknya untuk Sulsel
Tak tanggung-tanggung, simposium tersebut melibatkan beberapa Akademisi, Pakar Politik serta tokoh Masyarakat.
Bahkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokray Amir Syamsuddin juga ikut hadir dan menyaksikan jalannya simposium.
Namun Partai Demokrat Justru memberikan Surat Dukungan Kepada Pasangan IYL-Cakka yang tidak mengikuti proses penjaringan sebagaimana yang telab ditetapkan.
Baca Juga : IAS Jadi Bacagub Sulsel Pertama yang Kembalikan Formulir di PKB
Hal ini juga membuat Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, yang juga Walikota Makassar Periode 2004-2014 Ilham Arif Sirajuddin (IAS) melayangkan surat terbuka kepada ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI ke-6).
Surat tersebut banyak beredar dibeberapa group WhatsApp dan menjadi perbincangan, berikut isi suratnya:
Kepada
Yang Terhormat
Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Baca Juga : Sambut Baik Keputusan Dukung Prabowo, Demokrat Sulsel Siap All Out
di,-
Jakarta
Perihal: Penegakan Mekanisme untuk Menjaga Marwah Partai
Dengan hormat, teriring salam dan doa semoga bapak dan keluarga tetap dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa menjalankan segala aktivitas, baik pribadi maupun kepartaian dengan baik dan lancar. Izinkan saya mengawali tulisan ini dengan memohon maaf sekiranya apa yang hendak saya utarakan melalui surat ini dianggap berlebihan.
Baca Juga : Hadapi Pemilu 2024, Demokrat-Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik Nasional
Sungguh, saya juga berpikir panjang untuk mengirim surat ini lantaran posisi dan status saya hari ini. Secara struktural dan fungsional, saya memang tidak punya kekuatan apa-apa di partai ini. Meski demikian, kecintaan saya pada Partai Demokrat membuat saya tak bisa berdiam diri. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dilandasi niat baik, saya pun memberanikan diri untuk menulis.
Menghadapi proses hukum yang tengah saya hadapi memang butuh fokus, ketabahan dan kesabaran. Meski demikian, bukan berarti saya sama sekali tidak mencermati dinamika sosial politik Sulawesi Selatan, tempat di mana saya lahir dan dibesarkan. Begitu banyak informasi yang saya terima terkait proses yang berlangsung terkait kontestasi Pilkada Serentak 27 Juni 2018.
Salah satunya adalah perebutan dukungan partai oleh kandidat yang ingin mencalonkan diri. Proses ini tentu sangat krusial mengingat proses ini adalah domain partai politik. Tanpa dukungan partai yang memenuhi syarat berdasarkan UU, maka kontestan tak bisa mendaftarkan diri ke KPU. Selain itu, rekrutmen kandidat secara transparan dan akuntabel menjadi salah satu poin penting bagi partai politik dalam meraih simpati public.
Baca Juga : Hadapi Pemilu 2024, Demokrat-Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik Nasional
Partai Demokrat, sebagai partai modern yang sangat menghargai proses secara terbuka menjadi pelopor rekrutmen kandidat secara berkualitas. Mekanisme dan tahapan yang dibuat menjadi perhatian sekaligus tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keseriusan parpol mencari calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi integritas dan berkualitas. Publik mengapresiasi mekanisme yang diterapkan Partai Demokrat.
Betapa tidak, proses rekrutmen kandidat Partai Demokrat sangat paripurna. Mulai dari pengumuman secara terbuka di media sosial, pengambilan formulir dan pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kandidat mengikuti tahapan fit and proper test dengan menghadirkan pakar sesuai bidangnya. Proses ini kemudian ditutup dengan Simposium yang diikuti para kontestan yang telah melalui seluruh tahapan pendaftaran secara resmi.
Sayangnya, penegakan mekanisme partai yang sudah terbangun secara positif luluh lantak dengan adanya keputusan DPP yang secara sepihak mengeluarga surat tugas kepada kandidat yang tidak mengikuti tahapan secara utuh. Ichsan Yasin Limpo yang merupakan adik kandung Gubernur Sulsel, Syahrus Yasin Limpo tiba-tiba mendapat angin segar. Padahal, yang bersangkutan hanya mengambil formulir dan selanjutnya tidak lagi mengikuti proses tahapan penjaringan yang ditetapkan Partai Demokrat.
Oleh karena itu, sebelum DPP Partai Demokrat menindaklanjuti surat tugas menjadi rekomendasi, izin saya menyampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
Baca Juga : Hadapi Pemilu 2024, Demokrat-Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik Nasional
1.Selama saya menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo adalah lawan politik yang selalu berupaya mengerdilkan Partai Demokrat. Padahal, ia selalu mengambil manfaat dari Partai Demokrat. Baik dukungan politik, maupun karier politik anaknya, Adnan Purichta—sekarang Bupati Gowa adalah berkat kontribusi Partai Demokrat. Akan tetapi, anaknya justru dimundurkan dari Demokrat dan pindah ke Golkar saat Syahrul YL memimpin Golkar Sulsel. Puncaknya, yang bersangkutan mengotaki ditetapkannya saya sebagai tersangka untuk menghancurkan citra Partai Demokrat sekaligus mematikan karier politik saya secara pribadi.
2.Pada Pilgub Sulawesi selatan 2013, Saya bersama Partai Demokrat berseberangan secara politik dengan Ichsan Yasin Limpo. Hal ini mengkristal pada jejaring dan struktur Partai Demokrat yang saya bangun sampai sekarang. Keputusan Demokrat mendukung Ichsan di Pilgub Sulsel tentu akan menyakiti sebagian kader. Hal mana akan membuat kader merasa kesulitan untuk taat pada perintah partai secara keseluruhan akibat garis politik yang berbeda.
3.Politik dinasti menjadi bagian yang patut dipertimbangkan bagi Partai Demokrat dalam menentukan dukungan. Karena, saya meyakini, untuk konteks Sulawesi Selatan, dinasti politik ini sangat merusak tatanan demokrasi dan membangun pemerintahan yang korup. Politik dinasti sangat besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Hal ini bisa dicek efek negatifnya di Kabupaten Gowa. Kabupaten berbatasan Makassar yang sudah 25 tahun dipimpin klan Yasin Limpo. Mulai SYL dua periode, IYL dua periode, kini putra IYL, Adnan Purichta yang memimpin daerah tidak berkemajuan tersebut. Demokrasi terhambat, rakyatnya pun dipenjarakan. Apakah pemerintahan seperti itu yang akan dibangun Partai Demokrat ke depan?
4.Demi menjaga marwah dan citra partai dan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, kami berharap Partai Demokrat akan mendukung kandidat di Pilgub Sulsel 2018 dari mereka yang sudah mengikuti tahapan secara utuh. Ini bukan hanya soal penghargaan terhadap mekanisme partai tetapi juga demi masa depan Partai Demokrat dan masa depan Sulawesi Selatan.
Demikian surat ini kami sampaikan kepada Ketua Umum, semoga berkenaan untuk mempertimbangkan dengan penuh kebijakan dan kearifan. Mohon maaf sekiranya ada yang tidak berkenaan. Sekali lagi, keberanian menyampaikan ini dilandasi niat baik semata-mata dan untuk kebesaran Partai Demokrat serta kemajuan Sulawesi Selatan.
Bandung, 2 November 2017
Baca Juga : Hadapi Pemilu 2024, Demokrat-Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik Nasional
Salam Hormat
Ilham Arief Sirajuddin
