REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Maraknya narasi yang menyeret nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo belakangan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Narasi tersebut dianggap tak berdasar dan hanya merupakan spekulasi kosong yang sengaja diciptakan untuk mengadu domba.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Heriwawan. Ia mengaku keberatan atas beredarnya narasi di ruang digital yang menyeret nama SBY tersebut.
Heriwawan pun mengajak masyarakat untuk tetap tenang, kritis, serta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Baca Juga : Teken Komitmen Bersama, Pemkab Sidrap Siap Optimalkan Tata Kelola Persampahan
“Demokrasi memberikan ruang kritik dan pendapat, tetapi kebebasan itu harus disertai tanggung jawab. Tuduhan tanpa dasar yang jelas bukan bagian dari demokrasi yang sehat,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).
Menurut ketua DPC Partai Demokrat Sinjai itu, pola penyebaran konten yang menyinggung SBY belakangan ini tampak masif dan berulang di berbagai platform. Oleh karena itu, ia mengimbau publik untuk senantiasa melakukan verifikasi sumber, mengecek data, serta tidak terpancing oleh konten provokatif tersebut.
Heriwawan juga menyinggung adanya dugaan bahwa penyebaran fitnah di ruang digital itu dilakukan secara terorganisir dan berpotensi ditopang oleh kepentingan tertentu. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pembuktian melalui mekanisme yang sah.
Baca Juga : Berkat Program TJSL PLN, Produk UMKM Rumah BUMN Selayar Tembus Pasar Modern
“Kalau memang ada indikasi jaringan terorganisir, biarkan aparat menelusuri secara profesional dari segi jejak digital, aliran dana, dan aktor-aktornya. Ruang publik harus dijaga tetap sehat,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menilai tindakan menyeret nama mantan presiden dalam isu yang tidak berbasis bukti berpotensi memperdalam polarisasi dan merusak kualitas percakapan publik. Ia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan etika berdemokrasi.
“Menilai tokoh publik harus berbasis fakta, bukan fitnah. Menghormati mantan presiden adalah bagian dari kedewasaan berpolitik,” ujar ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel itu.
Baca Juga : Siswa Sekolah Rakyat Sidrap Berlatih Kepemimpinan, Bupati Syaharuddin Sampaikan Pesan Motivasi
Di akhir pernyataannya, Heriwawan mengajak masyarakat dan para pengguna media sosial lebih fokus pada persoalan yang lebih substantif, terutama agenda pelayanan publik dan pemulihan sosial ekonomi di daerah.
“Perbedaan politik jangan berubah menjadi budaya saling merendahkan. Mari rawat demokrasi dengan etika, bukan kebencian,” tutupnya. (*)
