OPINI: Omnibus Law Bertentangan dengan Pancasila!

0

Oleh: Muh. Nukman Sahid (Ketua Departemen Pengembangan Organisasi LMND Sultra)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Pada 1 Juni 1945, di dalam sidang BPUPKI Bung Karno pernah menyampaikan lima prinsip dasar Indonesia merdeka yang kemudian dia menyebutnya sebagai Pancasila, yaitu Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme, Perikemanusiaan atau Internasionalisme, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Kemudian Bung Karno mengatakan bahwa ke lima prinsip ini dapat pula diperas menjadi Trisila, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan yang Berkebudayaan, pula dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong.

Secara sederhana, dalam pengertiannya, Sosio-Nasionalisme mencita-citakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia dan penghisapan bangsa atas bangsa. Sosio-Nasionalisme sangat menentang habis-habisan Kapitalisme, Imperialisme, dan Kolonialisme.

Dengan adanya RUU Cipta Kerja ( omnibus-law) yang diamini oleh pemerintahan Jokowi-Ma saat ini, publik harusnya mencermati lebih jelih atas produk hukum yang telah dibuat ini karena beberapa pasal dalam RUU tersebut bertentangan dengan semangat Sosio-Nasionalisme yang dimaksudkan oleh Soekarno. Hal ini terindikasi pada hak-hak buruh yang dihilangkan, mulai dari upah murah, status pekerja, waktu kerja, dan lain sebagainya.

Misal kita bicara pada penghilangan insentif haid, upah kerja berbasis Upah Minimum Provinsi (UMP), upah dihitung dari jam kerja, penghilangan sanksi pidana pada pengusaha dalam konteks ranah perburuhan hingga perluasan definisi outsourcing. selain itu RUU Cipta Kerja tersebut juga memfasilitasi dan mengekselerasi perampasan ruang hidup rakyat seperti penegasan pengalokasian ruang untuk kepentingan negara, melegitimasi praktik land-banking dan mereduksi hak ulayat serta hak waris atas tanah.

Kedua, Sosio-Demokrasi atau demokrasi rakyat. Mengutip tulisan Berdikarionline (27/02/20) dikatakan bahwa proses penyusunan draft RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam Pancasila: musyawarah dan mufakat. Dalam penyusan RUU Cipta Kerja partisipasi publik seolah-olah tak punya ruang. sejak dari wacana ini bergulir hingga membentuk draf yang diserahkan kepada DPR hanya melibatkan pembuat draf, pemerintah dan asoasiasi pengusaha. Hampir tidak ada partisipasi publik, seperti misal pelibatan serikat buruh, petani, organisasi perempuan, serikat jurnalis, masyarakat adat, dan masyarakat lain yang menjadi subjek RUU tersebut. Padahal berdasarkan semangat musyawarah-mufakat, harusnya setiap regulasi disusun dari bawah, lalu dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu, semua orang harus didengarkan. Pengambilan keputusan baru boleh terjadi setelah semua orang didengar pendapat dan usulannya demi mengabdi pada kepentingan bersama.

Selanjutnya demi menarik investor secara banal, preskripsi tentang lingkungan juga direduksi. Seperti dalam pasal 18 hingga 23 merevisi UU PPLH 32/2009, yakni terkait izin lingkungan yang tidak ketat, permudahan izin tambang hingga perluasan luas konsesi, wacana Amdal yang ditentukan oleh kriteria yang abstrak, sampai penghapusan sanksi pidana bagi perusak lingkungan. Menurut hemat penulis RUU Cipta Kerja ini membuka peluang investasi namun kedepannya akan menindas banyak hak utamanya para buruh.

Dalam ketentuan pasal 170 RUU Cipta Kerja (omnibus law) yang memberi kewenangan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, bisa mencabut UU dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, pengujian atau pembatalan sebuah peraturan harus melalui mekanisme konstitusional, yaitu Mahkamah Agung.

Pada titik ini apakah pemerintah telah benar-benar menjadi abdi yang berdasar pada nilai pancasiala? atau malah sebalinya mengelebaui masarakat atas nama pancasila demi kepentingan beberapa gelintir orang.

Dengan adanya sekulimit permasalahan dalam RUU Cipta Kerja tersebut, baiknya kita semua mengevaluasi kembali tentang semua nilai-nilai dalam pancasila sebagai cara pandang bangsa Indonesia baik itu cara pandang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya dan meletakan pancasila sebagai kacamata dasar.

Tinggalkan Balasan