REPUBLIKNEWS.CO.ID, WAKATOBI — Bupati Wakatobi, H. Haliana bersama Ketua DPRD H. Hamiruddin, melangsungkan penandatangan komitmen upaya penurunan stunting di Wakatobi.
Selain kedua Tokoh Wakatobi itu ada Wakil Ketua DPRD La Ode Nasrullah, Ketua PKK Wakatobi Hj. Eliati Haliana, Sekda, OPD terkiat, Camat, Lurah, serta Kepala Desa yang juga turut menandatangani komitmen bersama itu.
Penandatanganan komitmen penurunan stunting ini dalam rangka rembuk stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Wakatobi yang berlangsung di Aula Vila Nadila, Kamis (05/08/2022) kemarin.
Baca Juga : Srikandi Tangguh PLN Lalui Segala Tantangan Wujudkan Listrik Berkeadilan di Sulselrabar
Dalam sambutannya, Bupati Haliana mengungkapkan bahwa upaya konkret Pemda Wakatobi bersama DPRD serta seluruh komponen masyarakat ini adalah bentuk ikhtiar dalam mempersiapkan generasi yang cerdas, unggulan, dan berdaya saing di daerah.
Menurutnya, kasus anak penderita stunting masih menjadi ancaman besar ditengah peluang bonus demografi di masa depan. Menurut survei, salah satu faktor utama tingginya anak penderita stunting karena masih minimnya asupan gizi sejak janin hingga anak berusia dua tahun. Kondisi ini otomatis akan menghambat pertumbuhan anak yang berimbas pada perkembangan otak mereka.
“Rembuk ini merupakan suatu langkah penting sebagai bagian tindak lanjut dari proses aksi 1 dan 2 dan akan dilanjutkan dengan aksi-aksi selanjutnya. Rembuk ini dimaksudkan untuk memastikan dan memperkuat komitmen kita semua. Dalam pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting,” papar Haliana membacakan arahannya.
Baca Juga : Safari Ramadan di Pulau Tomia, Bupati Haliana Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid Ratusan Juta
Di Wakatobi sendiri lanjut dia, Berdasarakansis situasi menunjukkan adanya penurunan angka penderita stunting. Berdasarkan pengukuran pada tahun 2021, kasus anak penderita stunting sebesar 13,8 persen. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 8,7 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 22,5 persen.
“Meskipun prevalensi stunting kita telah berada pada posisi di bawah target nasional, (14 persen tahun 2024), tetapi dalam proses pelaksanaan aksi konvergensi stunting, masih menyisakan beberapa kendala. Data menunjukkan bahwa faktor determine penyebab anak stunting di Kabupaten Wakatobi adalah 81 persen tidak ASI eksklusif, 72 persen akibat kurangnya asupan makanan yang tidak memenuhi standar gizi, dan 54 persen berhubungan dengan pola asuh. Sehingga partisipasi target sasaran di posyandu masih perlu untuk ditingkatkan, hanya berada pada kisaran 72 persen, dan ketersediaan data cakupan layanan berbasis desa/kelurahan yang sulit tersedia,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin menyampaikan, stunting adalah persoalan bangsa yang sangat serius. Sehingga tanggungjawab DPRD sebagai mitra pemerintah ada dua, yakni berkaitan dengan anggaran dan pengawasan terhadap program penanganan stunting.
Baca Juga : Gandeng Baznas, Bupati Haliana Serahkan Bantu Beras Kepada Lansia di Pulau Tomia
“Sehingga ketika berbicara komitmen, kita semua tentu wajib berkomitmen untuk menanggapi persoalan ini,” ucapnya.
Ketua TP-PKK Eliati Haliana menerangkan sementara keluarga yang berisiko stunting adalah pasangan calon pengantin, remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
“Yang kita harapkan adalah dukungan dari pemerintah desa setempat, tentang program-program kegiatan yang menunjang percepatan stunting daerah. Peraturan Bupati (Perbup) tentang peran Desa dalam percepatan Penurunan Stunting,” ungkapnya.
