REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Percepatan pembangunan membutuhkan proses dan jangka waktu, A. Madjid Sallatu, tidak akan bosan mengatakan apa yang dikatakan secara nasional tidak selalu linear berdasarkan wilayah. Pengambil keputusan lalai mengambil kebijakan yang dibutuhkan masyarakat bawah.
“Pembangunan adalah membangun tatanan dan di daerah harus membangun struktur tatanan. Sulawesi Selatan membutuhkan kepemimpinan yang berciri seperti A.Amiruddin,” kata A. Madjid Sallatu, merespons pandangan sejumlah panelis dalam acara bedah bukunya berjudul ‘Sulawesi Selatan dalam Lintasan Perepektif’ di Baruga Anging Mammiri, Rujab Wali Kota Makassar, Sabtu (01/02/2020).
Prof. Dr. Junaidi Muhidong, Prof.Dr.Ir. Mujahidin (Imam) Fahmid, M.Sc., Dr.Sukri Tamma, bertindak sebagai panelis dipandu Moh.Hasymi Ibrahim.
Baca Juga : Diskominfo-SP Gowa Dorong Penyediaan Data Statistik Sektoral Lebih Akurat dan Lengkap
Acara bedah buku ini selain dihadiri mantan Rektor Unhas Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, M.A., juga bagaikan reuni para aktivis mahasiswa Makassar tahun 1970-an karena dihadiri Prof. dr. A. Husni Tarna, Ph.D, Sp.An (Ketua Dewan Mahasiswa Unhas 1975-1976), Drs.Taslim Arifin,M.A (Ketua Dema Unhas 1977-1978), Prof. Dr. M. Qasim Mathar, Drs.Tadjuddin Nur, Dr. Tadjuddin Parenta, M.A., mantan birokrat seperti Drs,.H. Andi Tjonneng Mallombassang, dan sejumlah undangan lainnya, Hanya disayangkan, tidak seorang pun birokrat aktif dan anggota DPRD yang diundang ada di acara bedah buku ini.
Junaidi Muhidong yang tampil sebagai panelis pertama menegaskan, dalam merencanakan pembangunan harus terlebih dahulu dipikirkan tentang apa yang harus dilakukan. Di dalamnya harus terlibat orang yang mau beraktivitas dan tentu saja mesti berkualitas.
“Trikonsep yang dicanangkan oleh mendiang A. Amiruddin merupakan konsep pembangunan yang sesuai dengan Sulawesi Selatan,” ujar mantan Wakil Rektor I Unhas tersebut.
Baca Juga : Berhasil Tekan Anak Zero Dose, Andi Tenri Indah Terima Penghargaan Menkes dan PKK Pusat
Mujahidin Fahmid menilai, buku ini merupakan hilirisasi pemikiran penulis tentang perekenomian. Di dalamnya ada titipan integritas, bukan sesuatu yang “lips service”, melainkan sesuatu yang fenomenal.
Mengenai pendekatan spasial yang disinggung dalam acara bedah buku ini, kata Imam, panggilan akrab maha guru kelahiran Bima ini, sebenarnya merupakan “sasaran tembak” bagaimana pembangunan wlayah dapat menjadi “bargaining tool” (alat tawar) bagi pemerintah pusat. Kini sebaiknya tidak lagi dibangun secara sektoral di kabupaten/kota dan pemerintah pusat harus menempatkan diri hanya sebagai pemberi “support” saja.
“Kita membutuhkan perspektif lain untuk masuk Jakarta. Demokrasi yang tergopoh-gopoh dan instan melahirkan kritik yang keras,” ujar Imam.
Baca Juga : KIDDO by Kalla Toyota, Ruang Belajar Bagi Anak Mengenal Dunia Otomotif
Menurut Imam, buku ini mengandung “multy messages” (pesan berganda), sehingga diperlukan adanya “capacity of leadership” (kapasitas kepemimpinan) dan ini akan terpulang kepada “social capacity” (kapasitas sosial) dan “how to manage” (bagaimana memenej) masyarakat. Itu yang harus terus menerus didiskusikan.
Imam menginformasikan, di Indonesia sekitar 120.000 ha lahan per tahun hilang (terkonversi jadi lokasi perumahan dan industri). UU yang mengatur pengaturan penggunaan lahan ini sudah ada sejak 2009. Namun, hanya beberapa kabupaten/kota yang sudah memiliki peraturan daerah (perda) tentang tata guna lahan tersebut.
Persoalan alih fungsi lahan ini juga disinggung Brigjen Pol (Purn.) Mardjito. Di dalam buku ini perspektifnya komprehensif, katanya, namun lahan di Sulsel ini sudah banyak beralih fungsi. Dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan sejak tahun 1975, saat Mardjito awal bertugas, Sulsel ini diidentikkan berada dalam cahaya pengharapan.
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
“Pertanyaannya, kalau lahan sawah jadi kota, petani jadi apa? Perlu perda agar sawah-sawah itu tidak ditumbuhi rumah,” pungkas jenderal polisi purnawirawan tersebut.
Sukri Tamma, doktor lepasan Jerman, menyebutkan, selama ini ada kelalaian para elite bahwa dalam suatu kebijakan selalu dilihat dari sisi positif tanpa memikirkan yang negatif. Berkaitan dengan buku ini, dia menekankan kepada penulis, jangan sekadar mengungkapkan kegundahan tetapi setelah itu tiada.
“Perlu ada aspek etik lokal. Memang ada subjektivitas keilmuan, juga tentang apa dan siapa yang lebih baik dengan menyebutkan ada beberapa tokoh tertentu,” ujar Sukri.
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
Dia menyebutkan, wacana mengenai pembangunan justru harus lahir dan ada di pinggiran, tidak harus selalu ada di pusat. Wacana-wacana kecil pun digabung akan menjadi wacana tanding. Wacana yang ada di pinggiran harus dibawa ke pusat.
“Melalui buku ini, penulis menyampaikan pesan,”wahai yang sedang berkuasa akan selalu ada virus jika tidak bekerja,” sebutnya.
Dalam kaitan dengan pembangunan wilayah, kata dia, ada pertanyaan yang muncul, apa fungsi provinsi jika pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota?
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
Prof.Basri Hasanuddin memberi apresiasi terhadap penulis yang bisa menuangkan pengalamannya dengan berbagai macam kapasitasnya. Mantan Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan era Megawati Soekarnoputri ini juga menyinggung fenomena partai politik dan kepentingannya yang terus berlanjut.
“Kita membutuhkan pemerintah yang baik. Kita rindu pada pemerintah yang lalu. Kita harapkan lahirnya Amiruddin-Amiruddin baru,” kunci Prof. Basri.
Taslim Arifin menyebutkan, apa yang tertuang di dalam buku ini merupakan produk rentetan diskusi tentang kasus Sulawesi Selatan, namun yang diinginkan mencakup se-Sulawesi. Pada masa Gubernur Sulsel HZB Palagunaq (alm.) ingin dipadukan se-Sulawesi, namun tidak ada pihak pemerintah pusat yang datang setiap ada kegiatan yang dilaksanakan Gabungan Pemerintah Regional Sulawesi (GPRS).
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
“Pendekatan parsial yang menjadi milik rakyat, harus disampaikan oleh partai politik,” kata Ketua Dewan Mahasiswa Unhas 1977-1978 tersebut.
Pandangan yang sedikit “kontroversial” diungkapkan Qasim Mathar. Aktivis dan dosen UIN Aluddin Makassar mengungkapkan “kekecewaan”-nya setelah membaca buku ini. Alasannya, tidak terdapat perspektif agama yang tertuang di dalam buku setebal 381 halaman tersebut.
“Banyak penulis buku yang lupa sampaikan keormasan yang di belakangnya ada “gerobak” yang sesak dipenuhi oleh umat. Dia akan ikut gerobak yang diseret tersebut,” ujar Qasim Mathar simbolik.
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
Perspektif pembangunan, sebut Qasim, akan terseret mengacaukan pembangunan. Mengapa tidak dibangun mendukung pembangunan, kini malah menertawai pembangunan.
Budiprapto salah seorang seniman Sulawesi Selatan menyinggung masalah tidak adanya diksi “seni budaya” dalam Sulawesi Selatan lintasan perspektif Madjid Sallatu.
“Potensi seni budaya Sulsel juga merupakan sektor pembangunan ekonomi kreatif yang belum terpotret dalam buku ini,” sebut Prapto, sapaan mantan birokrat Sulsel ini.
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
Madjid Sallatu dalam merespons tanggapan panelis dan undangan mengatakan, kontribusi pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan lebih banyak disumbangkan oleh masyarakat petani, sementara pemerintah kontribusinya kecil. Perkembangan ekonomi masih jauh dari optimal. Aspek pelayanan yang diberikan pemerintah terkadang menyesakkan dada.
“Pemerintah masih terlalu sibuk dengan ‘political will” (kemauan baik) yang hanya terdengar dalam pidato-pidato pejabat daerah yang melupakan akuntabilitas dukungan nyata dalam pembangunan sebelum menjangkau masyarakat luas,” sebut lelaki kelahiran Sengkang 13 Juni 1948 tersebut.
“Pelaku pembangunan masyarakat hanya mampu tersenyum kecut melihat aparat pemerintah yang sejatinya memerlukan otak cerdas dan bukan hanya cerdas otak,” alumnus S-1 Fakultas Ekonomi Unhas (1978) dan School of Economics University of Philiipines (1982) ini mengunci pernyataan penutupnya.
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
Buku “Sulsel dalam Lintasan Perspektif” ini diterbitkan Diandra Kreatif/Mitra Buana Media, Yogyakarta, Januari 2020). Karya ini boleh jadi merupakan blue print pemikiran seorang akademisi yang juga praktisi perencanaan dan pembangunan yang selama bertahun-tahun mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang diperolehnya di kampus ke dalam dunia praktik pemerintahan, khususnya perencanaan. Karya ini membahas secara mendasar mengenai pembangunan dalam segala aspeknya.
“Perspektif” yang kita pahami bersama adalah sudut pandang: pandangan, yakni cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.
Dalam buku ini penulis memilih dimensi itu meliputi tiga masalah, yakni kewilayahan, pembangunan, dan pemerintahan. Pada dimensi kewilayahan terdiri atas 9 tulisan yang ditulis pada tahun 2014 (4 tulisan),2015 (2), 2017 (1), dan 2019 (2 tulisan); dimensi pembangunan 17 tulisan yang terbanyak dibuat pada tahun 2017 (11 tulisan), 2010 (2), dan tahun 2008, 2011, 2012, 2015, masing-masing 1 tulisan; serta dimensi pemerintahan 23 tulisan yang didominasi produk tahun 2019 sebanyak 11 tulisan, 20015 (5). 2016 (3) dan tahun 2010 dan 2014 masing-masing 1 tulisan.
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
Jika melihat totalitas perspektif yang dipilih penulis, tampak tulisan tentang dimensi pemerintahan yang paling dominan. Ini mengindikasikan, aspek pemerintahan menjadi titik kunci dan penentu bagi keberhasilan suatu pembangunan pada dimensi kewilayahan dan pembangunan. Di sinilah letak sumber daya manusia yang memikirkan konsep pembangunan yang akan diimplementasikan. Zig Zigler, salah seorang penulis dan motivator mengatakan,”Semua sumber daya tidaklah terlihat jelas, pemimpin yang hebat akan menemukan dan mengembangkan bakat yang ada”.
Dimensi kewilayahan dapat dikatakan merepresentasikan bagaimana sektor sumber daya alam dikelola untuk kepentingan pembangunan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan adalah sebuah objek yang untuk melaksanakannya sudah tersedia hierarki yang harus dijalani yang diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.
Dimensi pemerintahan menempatkan sumber daya manusia pejabat dan aparat menjadi “tokoh sentral” dalam mengelola dan memenejnya. Jika dua dimensi sebelumnya sama adalah “benda mati” yang eksistensinya sudah given (terberi), berbeda dengan dimensi pemerintahan yang terkait dengan manusia pengelola yang kerap berganti, terutama nakhoda-nya sebagai leader yang dituntut harus memilikiki leadership.
Baca Juga : Sekolah Islam Athirah Siapkan Program Penyambutan 1.186 Siswa Baru di 4 Wilayah
John Naisbit yang menulis Megatrend 2000, berkata, “Pemimpin yang ingin membangun sebuah visi yang bagus dan dapat memotivasi bawahan berprestasi istimewa haruslah memiliki pemikiran yang penuh intuisi”. Sudahkah pemimpin kita berlaku sebagaimana ditulis Naisbit tersebut?
Buku ini sangat layak dibaca oleh para pengabdi dan pelaksana pembangunan, apatah lagi mereka yang sedang menjadi seorang pembelajar formal di program pascasarjana dengan spesifikasi pilihan administrasi publik dan ekonomi pembangunan. Mereka dapat mewarisi isi buku ini secara teoretik, dan lebih terhormat dan membanggakan lagi jika setelah menjadi pemimpin mampu mempraktikkannya dalam kehidupan nyata dalam berpemerintahan. (M. Dahlan Abubakar)
