Pemilihan Kepala Lembang Toraja Utara yang Bersih dari Mani Politik dan Politik Identitas

  • Bagikan

Oleh: Acank Saliwu (Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Pemilahan Kepala Lembang (pilkalem) Toraja Utara Clear (bersih) Dari Mani Politik dan Politik Identitas.

Padatanggal 24 Januari 2020. Kami Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam negeri Makassar (UINAM) telah melakukan kegiatan kemahasiswaan dalam hal ini kuliah kerja lapangan (KKL) disalah satu daerah yaitu Toraja Utara. Dalam kunjungan kuliah kerja lapangan tersebut, kami sebagai mahasiswa ilmu politik mendatangi salah satu tempat atau daerah yang ada di Toraja Utara untuk melakukan penelitian terkait soal pemilihan kepala Lembang (pilkalem) yang ada di Toraja Utara.

Alhamdulilah kami diterima baik oleh Kepala Dinas Lembang Ibu Ritha.

Dalam kunjungan kerja lapangan yang kami lakukan. Ingin mengetahui proses pemilihan Lembang yang bersi terhadap praktek prakktek mani politik dan politik identitas. Sebab berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa, setiap pemilihan yang diselenggarakan di Toraja Utara banyak menuai persoalan dalam konstalasi politiknya. Baik ditingkat kabupaten bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa. Dengan demikian saya secara pribadi melihat ada persoalan yang hadir dalam konstalasi politik yang amat kental dan berpotensi memicu adanya konflik sosial semacam. Politik uang dan politik identitas. Berdasarkan hemat saya melihat persoalan tersebut sangat tidak baik. Kita bertanya, mengapa disetiap pemilihan di Toraja Utara menggunakan politik uang dan politik identitas. Ibu Ritha sebagai Kepala Dinas Lembang mengatakan bahwa karena disetiap bakal calon memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga mereka menggunakan praktek-praktek yang inkonstitusi seperti apa yang saya katakan sebelumnya.

Telah kita ketahui bersma, bahwa politik identitas adalah politik yang membedakan satu dengan yang lainya semacam ras, agama, suku dan sebagainya.

Politik identitas ini telah terjadi di Negeri kita dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Sebut saja isu Sara dan juga politik identitas dijadikan sebagai strategi perpolitikan untuk mengalahkan lawan dalam pemilihan.

Berdasarkan gambaran di atas, kita ingin mengatakan bahwa kita mesti belajar dari fakta fakta yang ada untuk menjauhkan kita dari konflik politik atau kemanusiaan.

Kedua persoalan yang ada dalam konstalasi politik Toraja Utara, tentu akan melahirkan konflik horizontal dalam artian konflik sosial. Menariknya, dalam kunjungan kami sebagai Mahasiswa ilmu politik, mendatangi salah satu lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembang (PMD) yang melakukan pemilihan tanpa ada temuan atau bukti mani politik ataupun politik uang. Dalam pertemuan tersebut, kami melakukan dialog terkait soal bagaimana mekanisme pemilihan Lembang yang bersih akan mani politik dan politik identitas.

Pun juga tidak kalah menariknya pemilihan kepala Lembang ternyata menggunakan E-voting. Dimana dalam pemilihan dengan menggunakan E-voting masyarakat dihimbau untuk mengikuti simulasi sebelum melakukan pemilihan dihari – H nanti dan juga Ibu Ritha selaku kepala dinas Lembang telah menyediakan tim khusus dan tim utama yang telah dibentuk untuk bertugas melakukan pelatihan dan pengawasan selama kurang lebih satu minggu. Dalam simulasi tersebut kepala dinas mengatakan bahwa puji Tuhan, masyarakat sangat mengapresiasi dan berpartisipasi untuk menggunakan E-voting dalam pemilihan.

Dilain sisi kepala dinas Lembang mengatakan sangat optimis menggunakan E-voting sebab, dengan menggunakan E-voting, sangat efisien dan efektif serta hemat anggaran hasilnya juga memuaskan dan tentunya kami telah memastikan alat yang digunakan tidak bermasalah ketika, di gunakan dalam pemilihan nanti.

Tidak hanya sampai disini. Kami dan kepala dinas PMD melakukan dialog yang terbilang alot terkait bagaimana mekanisme pemilihan kepala Lembang dengan menggunakan E-voting. Ibu Ritha Menjelaskan langkah langkah pemilihan yang bersi akan mani politik dan politik identitas. Beliau mengatakan bahwa kita, sebelum pemilihan terlebih dahulu melakukan fakta integritas bakal calon (balon), yang bila mana ketika terdapat tindakan mani politik akan diberikan sanksi kepada bakal calon, adapun sanksi yang akan kita berikan adalah tidak diikutsertakan dalam pemilihan atau di diskualifikasi.

Di lain sisinya sebelum melakukan pemilihan terlebih dahulu kepala dinas lembang membangun komunikasi juga kepada beberapa pihak untuk melakukan sebuah netralitas kampanye. Adapun komunikasi yang dibangun untuk melakukan pengawasan kata Ibu Ritha adalah pihak kepolisian, TNI, Brimob, masyarakat, bahkan satpol PP. Dan juga harus tegas dalam menegakan konstitusi yang telah disampaikan oleh eksekutif Daerah (Bupati).

Mendengar penjelasan Ibu Ritha tersebut, pada pertemuan kami dalam kunjungan kuliah kerja lapangan terkait soal pemilihan, sangat luar biasa dan tentunya perlu diapresiasi. Sebab komitmen dan konsistensi mereka dalam menindaki praktek praktek yang inkonsistensi.

Salah satu dari kami, ketua himpunan mahasiswa ilmu politik Fahmi” mengatakan bahwa dengan melihat dan mendengarkan pembicaraan dalam dialog tersebut Fahmi mengatakan bahwa ini merupakan suatu contoh baik yang pertama kali saya temukan dalam pemilihan, dan ini saya katakan sebagai politik progresif dalam artian politk yang berkemajuan, dewasa dalam menyikapi politik demokrasi kita.

Penuh harapan semoga politik identitas dan mani politik yang banyak terjadi, dapat mencontoh pemilihan yang di selenggarakan oleh Dinas Lembang Toraja Utara bersih dari mani politik dan politik identitas. Sehingga dengan demikian negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila teraktualisasi sesuai dengan nilai nilai yang sebagai mana mesti dan sebagaimana adanya di lapisan masyarakat.

  • Bagikan