REPUBLIKNEWS.CO.ID, BARRU – Menjelang peluncuran transaksi non-tunai berbasis QRIS di Pasar Mattirowalie, Wakil Bupati Barru bersama Pelaksana Harian Sekretaris Daerah melakukan peninjauan langsung ke area pasar di Jalan AP Pettarani, Kamis (23/4/2026).
Peninjauan ini melibatkan Kepala Bapenda, Kasatpol PP, petugas pasar, UPTD Pasar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, serta perwakilan Bank Sulselbar dan Bank Indonesia.
Fokus peninjauan pada kondisi los dan kios pasar yang masih kosong atau belum dimanfaatkan. Pemerintah daerah mendorong agar fasilitas tersebut segera ditempati pedagang guna meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengoptimalkan aset daerah.
Baca Juga : Bupati dan Wabub Barru Resmikan Jalan Rabat Beton Passedde, Warga Akhirnya Nikmati Akses Setelah 18 Tahun
Wakil Bupati Barru menegaskan pemerintah harus mengambil langkah tegas dan adil dalam pengelolaan pasar.
“Pemerintah tidak boleh kalah dengan kondisi di lapangan. Tetapi harus tetap adil. Ini milik bersama, bukan milik perorangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang memberi kemudahan bagi pedagang baru. Pedagang dapat menempati los kosong tanpa terbebani tunggakan penyewa sebelumnya.
Baca Juga : Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari Hadiri Tanam Bersama Penangkaran Bibit Jagung JJ UH 01 di Desa Galung
“Yang ingin masuk silakan mulai berusaha. Pembayaran disesuaikan sejak awal. Tunggakan tetap menjadi tanggung jawab penyewa lama,” katanya.
Menurutnya, optimalisasi los pasar akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dan aktivitas perdagangan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempersiapkan peluncuran transaksi digital QRIS di pasar tersebut. Sistem pembayaran ini didukung Bank Sulselbar dan Bank Indonesia.
Baca Juga : Wakil Bupati Barru Dorong IAI DDI Mangkoso Raih Akreditasi Unggul
Penerapan QRIS diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi di pasar tradisional.
Pemerintah Kabupaten Barru optimistis langkah ini akan mendorong Pasar Mattirowalie menjadi pusat ekonomi rakyat yang lebih tertib, modern, dan berdaya saing.
